Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PDIP, I Wayan Sudirta mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak lugas saat pidato kenegaraan terakhir saat sidang tahunan DPR, MPR, dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (16/8/2024).

Ia mengatakan, Presiden Jokowi tidak sama sekali menyinggung mengenai utang luar negeri yang membengkak di era pemerintahannya. Termasuk, kata dia, persoalan mengenai sumber daya alam (SDA).

"Saya tangkap kesan Pak Jokowi tidak terlalu los tidak terlalu lugas. Yang kedua materi pidatonya juga terlalu irit. Tidak menyinggung utang luar negeri. Kurang menyinggung masalah SDM. SDA," kata I Wayan Sudirta.

Wayan menyatakan Presiden Jokowi juga tidak menyoroti masalah kontroversi revisi KUHP hingga omnibus law.

Sebaliknya, hal yang terpenting Eks Gubernur Jakarta itu tidak menyoroti masalah politisasi hukum untuk kepentingan penguasa.

"Masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum yang disorot sebagai politisasi hukum. Masalah yang disorot adalah ketidakadilan bagi kelompok yang berdekatan dengan kuasa. Seolah-olah mendapat perlakuan istimewa di bidang hukum. Sementara kelompok lainnya seperti dicari-cari kesalahannya," ungkapnya.

Dia pun juga menyoroti turunnya indeks demokrasi bangsa yang juga tidak disoroti Jokowi. Padahal, fenomena kotak kosong dalam Pilkada 2024 disebut telah mengkebiri hak-hak masyarakat.

"Hak-hak rakyat tidak dikebiri dengan kotak kosong. Tapi itu tidak memadai yang kita tangkap. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama setelah pidato pak Jokowi ini, kita beri masukan. Karena demi persatuan kita, demi kebaikan kita bersama," jelasnya.

Baca juga: Diskusi 10 Tahun Kepemimpinan Jokowi, Mahasiswa Singgung Indeks Demokrasi dan Partai Politik

"Rasanya masukan yang lebih detail walaupun dalam waktu 2-3 bulan mendatang waktunya terasa singkat. Paling tidak Presiden Jokowi dapat lebih menekankan pada persatuan, demokrasi, hak-hak rakyat dan seterusnya," tutupnya.