TRIBUNNEWS.COM - Presiden kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengklaim produk hukum kini telah digeser maknanya dari keadilan yang hakiki menjadi alat intimidasi.

Hal itu diungkapkan Megawati saat menjadi pembina upacara pengibaran bendera Merah Putih memperingati Kemerdekaan RI ke-79 di halaman Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (17/8/2024).

"Topangan kemerdekaan yang diletakan pada kedaulatan rakyat mencoba diganti dengan kedaulatan kekuasaan, hukum digeser maknanya dari keadilan yang hakiki menjadi alat intimidasi," kata Megawati.

Diketahui, Megawati tidak menghadiri upacara HUT ke-79 RI, baik di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara maupun di Istana Merdeka.

Megawati bersama 5.000 satuan tugas (satgas) PDIP menggelar upacara HUT ke-79 RI di halaman Masjid At-Taufiq Lenteng Agung, Jakarta Selatan,Sabtu (17/8/2024).

Dalam sambutannya itu, Megawati juga menyampaikan sejarah cita-cita besar kemerdekaan kini telah dibelokkan melalui kekuasaannya.

Sehingga, legalitas prosedural terlah dirubah secara sistematis tanpa falsafah hukum yang jelas.

"Seluruh upaya tersebut berjalan secara sistematis dengan kemasan wataknya yang sepertinya populis," ungkap Megawati.

Namun, yang disayangkan, masyarakat memilih tutup mulut atas kebenaran yang dibelokkan ini.

Dia menyebut, rakyat bahkan hanya bisa terdiam dan tidak berani untuk menyuarakan kebenaran.

"Yang paling memprihatinkan adalah ketika kedaulatan rakyat sebagai pilar utama demokrasi kini diubah wataknya dan banyak yang dengan rasa takut dalam kehidupannya."

Baca juga: Megawati Tak Hadiri HUT ke-79 RI di IKN, Pilih Pimpin Upacara Bersama 5.000 Satgas PDIP

"Sepertinya untuk berbicara kebenaran pun banyak yang sudah tidak sanggup, mulutnya terkunci, mulutnya terdiam," kata Megawati 

Konstitusi, lanjut Megawati, sudah mulai dibelokkan dengan seenaknya.

Kendati demikian ia tak tak menyebut siapa yang membeloknya.