TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik, Dedi Kurnia Syah turut memberikan komentarnya mengenai reshuffle kabinet yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (19/8/2024).

Dikatakan Dedi, perombakan kabinet yang kembali dilakukan Jokowi tidak memiliki urgensi.

Menurutnya, perombakan tersebut lebih mengarah pada konsolidasi menjelang perpindahan kekuasaan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Dari sisi kinerja tidak ada urgensi reshuffle di hari-hari terakhir periode kabinet. Untuk itu reshuffle kali ini untuk konsolidasi kabinet mendatang," ungkap Dedi, dilansir Kompas.com, Senin (19/8/2024).

Meskipun demikian, Dedi menilai Jokowi masih memiliki wewenang penuh untuk merombak kabinet sesuai kebutuhan atau kepentingan politiknya.

Walaupun dilakukannya di akhir periode kedua masa pemerintahannya.

Pasalnya hal tersebut masih termasuk ke dalam hak absolut presiden.

"Sah saja Presiden melakukan reshuffle kabinet, bahkan setiap hari sekalipun. Tentu dengan alasan hak absolut presiden," ujar Dedi.

Diketahui, Presiden Jokowi telah melantik sejumlah tokoh untuk mengisi beberapa posisi di kabinet.

Jokowi Lantik 7 Menteri/Kepala Lembaga Baru

Diketahui, Presiden Jokowi resmi melantik sejumlah pejabat baru pagi ini, Senin (19/8/2024) pukul 09.30 WIB.

Baca juga: Angga Raka Prabowo Dilantik Jadi Wamenkominfo, Budi Arie Kini Punya 2 Wakil

Dalam perombakan kabinet ini, jabatan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly diganti oleh Supratman Andi Atgas.

Kemudian, posisi Menteri ESDM Arifin Tasrif diganti Bahlil Lahadalia.

Sedangkan Kepala BKPM/ Menteri Investasi diisi oleh Rosan Roeslani.

"Mengangkat sebagai menteri negara Kabinet indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024, masing-masing, satu saudara Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dua saudara Supratman Andi Atgas Menkumham RI, tiga, saudara Rosan Roeslani Kepala BKPM/ Menteri Investasi."