Hadapi Perkembangan Zaman, Pemerintah Dorong Penguatan Ekosistem Birokrasi Berbasis Digital
Azwar Anas menegaskan, transformasi birokrasi digital ini bukan berarti setiap instansi pemerintah berlomba-lomba dalam membuat aplikasi, melainkan
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Acos Abdul Qodir
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah terus berupaya melakukan transformasi digital serta adaptif dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.
Hal itu diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas, saat menjadi keynote speaker dalam kegiatan Seminar Nasional Leaders Talk dengan tema “Kepemimpinan Birokrasi dalam Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.”
Seminar itu digelar Ikatan Alumni Pelatihan Kepemimpinan Nasional (IKA PIMNAS), di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Senin (19/8/2024).
Azwar Anas menegaskan, transformasi birokrasi digital ini bukan berarti setiap instansi pemerintah berlomba-lomba dalam membuat aplikasi, melainkan dengan membuat satu aplikasi yang dapat memuat beragam layanan publik sehingga lebih efektif, efisien dan mudah diakses oleh masyarakat secara cepat.
Selain itu pentingnya integrasi berbagai aplikasi dan layanan berbagai aplikasi dan layanan digital pemerintahan ke dalam satu portal pelayanan publik dan pelayanan administrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sebab itu pemerintah tengah mendorong penguatan Government Technology (Govtech) yang diberi nama INA Digital selaku penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, terpercaya dan efisien.
“INA Digital ini adalah langkah awal percepatan transformasi digital pemerintahan di Indonesia, maka saya mendorong setiap Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data, tidak ada lagi ego sektoral merasa data yang dipunya merupakan miliknya sendiri melainkan harus saling terkait satu sama lain untuk mendukung Govtech ke depannya," kata dia.
Baca juga: Jokowi Kembali Singgung Ruwetnya Birokrasi di Indonesia, Izin Diganti Rekomendasi
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Muhammad Taufiq menyampaikan pentingnya para pemimpin birokrasi untuk mendorong transformasi digital ini.
Sebab ke depannya tuntutan akan semakin kompleks dan dinamis terlebih dengan adanya disrupsi teknologi yang semakin pesat.
Sebab itu, pimpinan birokrasi harus mampu bekerja lintas sektoral dan lintas budaya, artinya mampu menjadi pemimpin yang adaptif terhadap perubahan dan ketidakpastian.
Dia menambahkan, dalam menghadapi disrupsi teknologi ini, pimpinan berperan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik serta mampu mendorong pemerintahan modern yang berbasis digital.
Maka melalui kegiatan temu alumni IKA PIMNAS ini setiap pimpinan dapat saling berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
“Ada tiga hal yang dapat dilakukan melalui kegiatan ini diantaranya, pertama dapat memupuk kebersamaan dan kolaborasi setiap pimpinan birokrasi untuk bersama-sama mewujudkan birokrasi berbasis digital yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ujarnya.
"Kedua setiap anggota IKA PIMNAS dapat berkontribusi sebagai motor penggerak inovasi lintas sektor untuk mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan terakhir mendorong adanya branding positif melalui program-program yang dilaksanakan IKA PIMNAS untuk mendukung program prioritas pembangunan nasional," imbuhnya.
Baca juga: Kantor Kemenko di IKN Sudah 90 Persen, Hadi Tjahjanto: ASN Rugi kalau Tidak ke Sana
Perlu diketahui bahwa IKA PIMNAS merupakan wadah komunikasi bagi alumni peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II.
PKN Tingkat I sendiri adalah jenjang pelatihan manajerial tertinggi yang diselenggarakan oleh LAN dan diikuti oleh para pemangku jabatan atau pejabat yang akan diproyeksikan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi madya/eselon I (Sekretaris Jenderal, Sekretaris Kementerian, Sekretaris Utama, Direktur Jenderal, Staf Ahli Menteri hingga Sekretaris Daerah Provinsi).
Sementara PKN Tingkat II adalah jenjang pelatihan manajerial yang diselenggarakan oleh LAN atau lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi dan diikuti oleh para pemangku jabatan atau pejabat yang akan diproyeksikan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama/eselon II (Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, maupun Kepala Dinas di tingkat Pusat maupun Daerah).