TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Senin (19/8) pagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 92 Tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju.

Dalam perombakan kabinet ini, Jokowi mencopot kader PDI Perjuangan (PDIP) Yasonna Laoly. Dia digantikan politisi Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas.

Jokowi juga mencopot Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arfin Tasrif. Dia digantikan Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sementara posisi Kepala BKPM/ Menteri Investasi dijabat Rosan Roeslani. Jokowi juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika.

Lalu, Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi, Hasan Nasbi sebagai Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar sebagai badan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Di detik-detik pencopopotannya sebagai Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly sempat menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Pengayoman ke-79 pada Senin (19/8) pagi.

Yasonna mengungkapkan, bahwa kehadirannya serta memimpin langsung kegiatan itu sebagai yang terakhir sebagai menteri di kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, dia direshuffle dari kabinet dan digantikan politisi Gerinda, Supratman Andi Agtas.

"Saya sampaikan, ini hari terakhir saya sebagai inspektur upacara," kata Yasonna saat memberikan pidatonya di kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kuningan, Jakarta, Senin.

Baca juga: 3 Sikap PDIP Usai Jokowi Copot Yasonna Laoly-Arifin Tasrif sebagai Menteri Kabinet Indonesia Maju

Dalam kesempatan itu, Yasonna menyampaikan bahwa sehari sebelum acara peringatan Hari Pengayoman ini, dia sempat menemui Presiden Jokowi untuk meminta restu memimpin upacara untuk terakhir kalinya.

Yasonna mengungkapkan bahwa presiden menyambut baik permintaan itu.

"Kemarin saya laporkan kepada Bapak Presiden, Bapak Presiden, besok hari Pengayoman ke-79, jam 08.00 kita kumpul. Pelantikan jam 09.30, itu kesempatan saya masih memimpin Upacara. 'Oh, jalan saja Pak Menteri, jalan saja'," tutur Yasonna.

Yasonna pun menirukan ucapan Jokowi.
Kepada jajarannya. Dia menyebut bahwa dirinya masih memimpin Kementerian Hukum dan HAM hingga Senin pukul 09.30 WIB.

Oleh sebab itu, kata Yasonna, upacara yang digelar berbarengan dengan pelantikan menteri baru yang menjadi penggantinya.

"Maka saya memimpin (upacara) hari ini," terang Yasonna.

Kader PDI Perjuangan (PDIP) itu pun berharap bisa segera menjalani serah terima jabatan.

Dia juga mengatakan, bahwa tidak mempermasalahkan jika harus digantikan oleh Supratman Andi Agtas.

"Tidak ada kesedihan, tertawa saja. Karena hidup harus disikapi dengan hati yang riang. Jabatan adalah amanah," jelas Yasonna.

Yasonna turut mengaku sempat menemui Presiden Jokowi sehari sebelum di reshuffle dari Kabinet Menteri.

Dalam momen itu, Yasonna menyampaikan ucapan terima masih atas kepercayaan Presiden yang menunjuknya sebagai Menteri Hukum dan Ham selama 10 tahun kurang 2 bulan ini.

"Kemarin maghrib, sesuai solat Magrib, saya bertemu Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Beliau memanggil saya, dan saya sampaikan, baru beliau pulang dari IKN. Saya sampaikan kepada beliau, Bapak Presiden, terima kasih atas kepercayaan, kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membantu bapak sebagai Menteri Hukum dan HAM," kata Yasonna.

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini menyadari bahwa selama kepemimpinannya masih jauh dari kata sempurna.

Apalagi, Yasonna menyadari dalam keseharian bekerja sebagai pimpinan, maupun di dalam pergaulan, mungkin ada dari antara jajarannya yang kecewa.

Sebagai pimpinan, lanjutnya, tentu harus mengambil tindakan-tindakan, pemecatan, rotasi-mutasi, teguran, maupun barangkali hal-hal lain yang mengecewakan.

"Sebagai manusia, sebagai insan pribadi, dari bawah hati saya, saya ingin dengan jujur meminta maaf. Karena tidak mungkin tidak pernah saya mengecewakan saudara," ungkap dia.

"Apalagi dalam rotasi terakhir ini, pastilah ada yang bersungut-sungut. Tetapi saudara-saudara, rotasi-mutasi adalah hal yang lumrah. Tetapi saya berpesan kepada saudara-saudara semua, agar terus memberikan yang terbaik dari saudara," terangnya.

Dalam acara itu, Yasonna turut mengajak seluruh insan di Kementerian Humum dan HAM untuk tetap bekerja dan berikan yang terbaik, meski terjadi pergantian kepemimpinan.

Diwaktu yang bersamaan, Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet dengan menunjuk Politisi Partai Gerindra Supratman Andi Agtas menggantikam Yasonna.

"Saya tahu pimpinan yang akan datang, yang 09.30 akan dilantik (Supratman Andi Agtas)," kata Yasonna.

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) pun memandang sosok Supratman Andi Agtas sebagai seorang sahabat yang baik serta rendah hati.

Apalagi, Yasonna mengaku telah mengenal sosok Supratman sejak lama dan pernah bekerja sama.

"Sahabat saya yang baik, orang yang rendah hati, orang yang selama ini bekerja sama dengan saya, dalam Prolegnas, dalam membahas beberapa undang-undang," jelas Yasonna.

Dia pun meminta kepada seluruh jajaran Kemenkumham untuk mendukung kerja-kerja Supratman ke depan.

"Dan saya meminta kepada saudara, dukung beliau, berikan yang terbaik. Karena kita melihat institusi ini, bukan melihat personal. Kita ingin memiliki institusi, institusi besar ini menjadi institusi terbaik di Indonesia," ujar Yasonna.

Strategi PDIP Oposisi Setengah Hati

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai tak semuanya menteri dari PDIP dicopot Presiden Jokowi, merupakan strategi agar PDIP setengah hati jadi oposisi.

“Ini bagian dari strategi Jokowi agar PDIP tetap setengah hati untuk oposisi. Karena (Kalau oposisi) akan dapat mengganggu stabilitas pemerintahan,” kata Ray, Senin.

Meski begitu dikatakan Ray, reshuffle ini justru menguntungkan PDIP. Menurutnya reshuffle tersebut akan membuat soliditas PDIP untuk mengoposisi Jokowi makin kuat.

“Kemudian terhindar dari catatan sejarah bahwa kemerosotan demokrasi di era Jokowi adalah bagian dari sumbangsih PDIP,” jelasnya.

Terakhir dikatakan Ray, reshuffle tersebut membantah pandangan bahwa Megawati tidak bisa move on dari perpisahan dengan Jokowi.

“Kenyataannya sekarang, Jokowi juga tidak bisa move on melihat PDIP tetap eksis dan kuat. Akan berpotensi akan makin kuat pada pemilu-pemilu berikutnya,” jelasnya.

Dan, keuntungan politik PDIP akan semakin bertambah kata Ray. Jika akhirnya mereka menarik seluruh anggota PDIP yang masih duduk di kabinet.

“Jika 3 atau 4 kursi kabinet yang diduduki oleh kader PDIP ditinggalkan, tentu akan membuat wajah tegar PDIP menghadapi Jokowi akan makin berbinar,” tegasnya.

Baca juga: Jokowi Kembali Lakukan Reshuffle Kabinet, Pengamat: Tak Ada Urgensi, Konsolidasi Jelang Lengser

Sementara, Pengamat politik Adi Prayitno mengomentari reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi ini.

Menurutnya reshuffle tersebut lebih kentara aroma politisnya ketimbang urusan kinerja. Hal itu dikarenakan masa jabatan Presiden Jokowi hanya tinggal hitungan bulan saja.

“Suka-suka presiden soal reshuffle. Tak ada yang biasa menolak dan menghentikan. Reshuffle kali ini lebih kentara aroma politisnya ketimbang urusan kinerja. Karena waktu 2,5 bulan tak bisa bicara banyak soal kinerja,” kata Adi.

Aroma politis itu, dikatakannya bisa dijelaskan dalam dua hal. Pertama, tentu reshuffle tersebut akan dinilai sebagai bersih-bersih politik ke menteri PDIP.

“Konon yang diganti dua menteri PDIP. Reshuffle ini jelas membuat PDIP semakin dikucilkan di kabinet. Mestinya semua menteri PDIP diganti, jangan hanya dua,” terangnya.

Selanjutnya dijelaskan Adi, reshuffle tersebut sebagai upaya konsolidasi kekuasaan Jokowi dan Prabowo. Dengan menyingkirkan menteri dari partai yang kalah Pilpres 2024 yakni PDIP dan NasDem.

“Konsolidasi kekuasaan ini sebagai persiapan peralihan kekuasaan politik dari Jokowi ke Prabowo. Selain menteri, ada wamen dan kepala badan yang juga diisi orangnya Jokowi dan Prabowo menjadi penebal konsolidasi kekuasaan menuju peralihan kekuasaan,” terangnya.

Atas wacana reshuffle tersebut ditegaskan Adi yang diuntungkan tentu orang dekat Presiden Jokowi dan Prabowo yang ditunjuk jadi menteri.

Baca juga: Alasan Elit Gerindra tentang Reshuffle Kabinet 2 Bulan Menjelang Jokowi Lengser

Lebih lanjut, Pengamat politik Dedi Kurnia Syah mengomentari wacana reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Jokowi.

Menurut Dedi tidak ada urgensi dari wacana reshuffle kabinet tersebut.

“Sah saja Presiden melakukan reshuffle kabinet, bahkan setiap hari sekalipun. Tentu dengan alasan hak absolut Presiden,” kata Dedi.

Karena tak ada urgensinya, Dedi menilai reshuffle kali ini untuk konsolidasi kabinet mendatang, misalnya amputasi menteri dari PDIP.

Tak hanya itu, dinilainya reshuffle itu dilakukan untuk bangun soliditas politik jelang Pilkada Serentak 2024 dari partai koalisi pendukung Prabowo-Gibran.

“Serta ancaman ke mitra koalisi yang cenderung mulai tidak solid pada pemerintahan berikutnya. Jokowi terkesan total mendukung Prabowo mengingat ada Gibran di sana, bahkan bisa saja reshuffle dilakukan untuk membangun soliditas politik jelang Pilkada,” tegasnya.

Parpol yang cenderung tidak memihak pada kepentingan Jokowi, kata Dedi, utamanya di Pilkada 2024, potensial alami persoalan.

“Salah satunya Golkar yang membuat Airlangga mundur,” tegasnya.

PDIP Angkat Bicara

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah memastikan partainya akan tetap mengawal Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga berakhir.

Hal ini merespons keputusan Presiden Jokowi mencopot kader PDIP Yasonna Laoly dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Said mengatakan, Indonesia menganut sistem presidensial. Artinya, presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri atau pejabat setingkat menteri.

"Itu hak prerogatif yang diberikan konstitusi kepada presiden," kata Said, Senin.

Karenanya, Said menyebut bahwa PDIP menghormati keputusan Jokowi melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

Menurutnya, semua kader PDIP yang menjabat sebagai menteri telah diwakafkan untuk kebaikan sebesar-besarnya bagi optimalnya jalannya pemerintahan.

"Jadi kalau Presiden Jokowi memandang perlu ada evaluasi atau kebutuhan lainnya, sehingga sejumlah kader PDIP diberhentikan, ya kita hormati itu," ujar Said.

Sebab, mekanisme tata negara Indonesia memang demikian.

"Apalagi kami akan mengawal pemerintahan ini sampai berakhir di bulan Oktober sesuai amanat Kongres dan ini kami junjung tinggi keputusan Kongres tersebut karena bagian dari ketaatan kepada konstitusi kami," ucap Said.

Baca juga: Dugaan PDIP soal Yasonna Kena Reshuffle, Ada Kaitan Hadiri Deklarasi Edy Rahmayadi Maju Pilgub Sumut

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menuturkan, PDIP lebih fokus memikirkan tentang pemenangan Pilkada serentak 2024.

Sebab, Pilkada serentak memiliki makna penting sebagai bentuk pengabdian kader kader PDIP untuk mendapatkan kepercayaan rakyat.

"Sebab jalannya pemerintahan di daerah akan berdampak maju mundurnya daerah. Apalagi Pilkada-nya serentak, sehingga kami harus memikirkan strategi yang terbaik untuk menyukseskan calon calon yang kami usung dan dukung," tuturnya. (Tribun Network/ Yuda).