Jelang Penetapan Calon Pilkada 2024, KPU DKI Jakarta Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih Secara Bijak
Setelah Anies Baswedan gagal menjadi Cagub, baik Anies ataupun tim relawan tidak pernah mengarahkan untuk membuat manuver tertentu
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Eko Sutriyanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ikatan Pemuda Betawi bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2024, Selasa (17/09/2024).
Bertempat di Mini Monster Food & Coffee, sosialisasi Pilkada Jakarta 2024, acara ini menghadirkan Komisioner KPU DKI Jakarta Dody Wijaya dan penggiat Demokrasi Laode Basir.
Dalam paparannya, Dody mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara bijak.
Dia menjelaskan dengan menjadi pemilih Golput sama saja pemilik hak suara membiarkan calon Gubernur dengan suara terendah bisa menjadi Gubernur.
"Sebagai pelaksana kami berharap partisipasi masyarakat yang masif menggunakan haknya. Kesuksesan Pilkada 2024 menjadi cermin masyarakat Jakarta siap menjadi bagian dari tatanan global setelah tidak lagi menjadi ibukota." ujar Dodi dalam paparannya.
Selain itu, sebagai pelaksana pihaknya memberikan ruang kepada siapapun dalam berkompetisi sebagai peserta, termasuk mengakomodir calon independen selama memenuhi aturan dan perundang undangan yang ditetapkan.
Baca juga: Bawaslu Minta KPU Tidak Fasilitasi Kotak Kosong di Pilkada 2024
Laode Basir juru bicara mantan Gubernur Anies Baswedan menyampaikan, sepanjang masa transisi setelah Anies gagal menjadi Cagub, baik Anies ataupun tim relawan tidak pernah mengarahkan untuk membuat manuver tertentu.
"Mas Anies dan tim tidak pernah mengarahkan masyarakat untuk Golput atau Gerakan coblos 3 paslon seperti yang ramai diberitakan," ujar Laode.
Menurutnya gagalnya Anies maju sebagai Cagub murni karena oknum elite negeri ini yang tidak ingin Anies kembali menjadi Gubernur Jakarta.
Jadi bukan karena KPU karena sebagai pelaksana KPU mengikuti aturan yang berlaku, termasuk pasca penerapan MK.
Menurut Laode, dalam konteks sosialisasi, Pilkada 2024 merupakan momentum memilih pemimpin yang berintegritas maka upaya penjelasan visi dan program kerja bakal calon wajib tersiarkan dengan baik oleh KPU.
Menanggapi hal ini Komisioner KPU Dody Wijaya berjanji akan memberikan atensi dan catatan khusus sebagai upaya untuk menjalankan Pilkada yang jujur adil dan bermartabat demi menghasilkan pemimpin yang berintegritas.