TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar menepis isu yang beredar soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan jadi Dewan Pembina Partai Golkar berikutnya.

Hal ini Bahlil sampaikan usai dipilihnya ia menjadi ketum Partai Golkar saat Musyawarah Nasional (Munas) ke XI yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) , Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Bahlil mengatakan bahwa isu terkait Presiden Jokowi yang akan jadi Dewan Pembina Partai Golkar adalah salah.

"Teman-teman, kita ini berpikirnya harus positif. Jangan terlalu negatif terus, makanya bangsa ini enggak maju gara-gara, bukan enggak maju, tapi bangsa ini terlambat maju itu itu gara-gara pikiran kita negatif duluan," ucap Bahlil dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Rabu (21/8/2024).

"Jadi enggak ada sampai urusan Pak Presiden Jokowi jadi Ketua Dewan Pembina itu sampai dengan hari ini enggak ada ya. Saya berdiskusi kok, enggak ada. Jadi gak benar itu, pikiran itu," lanjutnya.

Akan tetapi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu mengungkapkan tidak keberatan dengan rumor yang beredar tersebut karena merupakan bagian demokrasi.

Menurutnya, ia tidak bisa melarang jika terdapat usulan bahwa Presiden Jokowi menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina partai berlambang pohon beringin itu.

"Tapi kita enggak boleh melarang orang berasumsi. Negara kita kan demokrasi, ya mudah-mudahan aja orang itu kalau omong kalau doanya diijabah oleh Allah jangan marah saya loh," kata dia.

"Bukan enggak mau, kalau kalian doanya begini terus, doanya diijabah oleh Allah kalau jadi paten barang itu kan, jadi enggak ada itu ya," sambungnya.

Lebih lanjut, Bahlil menyebut tidak ada pembahasan Jokowi mengenai Jokowi yang menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar dalam munas yang diselenggarakan.

Ia menyatakan bahwa munas digelar untuk tiga tujuan keputusan yang sesuai dengan mekanisme anggaran dasar Partai Golkar.

Baca juga: Munas XI Partai Golkar Sahkan Bahlil Lahadalia Sebagai Ketua Umum DPP Golkar Periode 2024-2029

"Pertama itu memilih ketua umum dan formatur, yang kedua itu mengesahkan program kerja dan rekomendasi, yang ketiga itu adalah anggaran dasar atau anggaran rumah tangga (AD/ART)," jelas Bahlil.

Menurutnya, pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua Dewan Kehormatan, dan dewan-dewan yang lainnya itu tidak ada dalam agenda munas.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Pimpinan Sidang Munas ke XI Partai Golkar, Adies Kadir mengatakan bahwa ketum Golkar memiliki kekuasaan untuk menunjuk jajaran dewan di Partai Golkar.