Seperti diketahui, hampir di tiap kota di Indonesia juga menggelar aksi penolakan revisi UU Pilkada.

Salah satunya dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat di depan Gedung Parlemen DPR di Senayan, Jakarta Pusat.

Bahkan, massa yang berdemo tersebut sampai menjebol pagar Gedung DPR hingga roboh.

DPR Batalkan Sahkan RUU Pilkada, Kuorum Tak Terpenuhi

Sebagai informasi, aksi demo ini menyikapi pengesahan RUU Pilkada yang dinilai merusak demokrasi di Indonesia.

Namun, pengesahan yang sediannya dijadwalkan hari ini ditunda oleh DPR RI.

DPR memutuskan menunda rapat paripurna pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lantaran tidak memenuhi kuorum pada hari ini, Kamis (22/8/2024).

Hal tersebut diungkap oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan sidang paripurna. Mulanya, ia menjelaskan bahwa rapat paripurna hanya dihadiri 89 orang anggota DPR RI.

"(Sidang paripurna) 89 hadir, izin 87 orang," kata Dasco saat memimpin sidang paripurna.

Baca juga: Aksi Tolak Revisi UU Pilkada di DPRD Jateng Ricuh: Belasan Mahasiswa Dilarikan ke Rumah Sakit

Politikus Gerindra itu menyatakan bahwa sidang paripurna ditunda karena jumlah anggota DPR RI yang hadir tidak memenuhi quorum.

Dengan begitu, kata Dasco, pihaknya akan menjadwalkan kembali sidang paripurna setelah rapat badan musyawarah (Bamus) pimpinan DPR RI,

"Oleh karena itu, kita akan menjadwalkan kembali rapat bamus untuk rapat paripurna karena quorum tidak terpenuhi," ucap Dasco sembari mengetok palu sidang.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Kompas.com/Wijaya Kusuma)

Artikel lain terkait Pilkada Serentak 2024