TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Aksi demo menolak Revisi Undang-Undang Pilkada juga dilakukan di DPRD Jawa Barat, di Jalan Diponogoro, kota Bandung, Kamis (22/8/2024).

Massa aksi menyuarakan penolakan terhadap rencana DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada.

Revisi Undang-Undang Pilkada tersebut dinilai sebagai upaya menganulir Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah untuk partai politik peserta pemilu.

Selain itu, ada pula Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 soal usia calon kepala daerah.

Massa aksi di depan Gedung DPRD Jabar ini berasal dari berbagai elemen masyarakat mulai dari masyarakat, mahasiswa, buruh hingga dosen.

Massa aksi terlihat melakukan bakar-bakaran spanduk yang terpasang di sekitaran jalan Diponogoro.

Ada pula yang mencopot spanduk wajah-wajah anggota DPRD Jabar dan kemudian dibakar di tengah-tengah unjuk rasa.

Kemudian massa aksi juga mencoba naik ke atas gerbang gedung DPRD dan berupaya mencopot kabel utilitas yang ada di tiang listrik dekat pagar gedung DPRD Jabar.

Di Kota Bandung, sejumlah massa aksi yang datang dominan memakai pakaian berwarna hitam-hitam, lengkap dengan masker hingga kacamata.

Mereka membawa sejumlah poster hingga spanduk sebagai bentuk protes.

Ada poster bertuliskan "Jokowi Bukan Raja! Jangan Diam, Lawan!" yang tercantum di atas secarik kertas putih lengkap dengan foto Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ada pula seruan-seruan lainnya yang ditempel di tembok pagar gedung DPRD Jawa Barat.

Beberapa seruan itu di antaranya "Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat", hingga "Tolak Pilkada akal-akalan".

Lengkapnya saksikan video laporannya.(*)