Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Bisa Jadi Variabel Indikator Penilaian Kota Bersih

Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dinilai bisa menjadi satu di antara tools yang bisa dimanfaatkan dalam penilaian kota.

Penulis: Hasiolan Eko P Gultom
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Bisa Jadi Variabel Indikator Penilaian Kota Bersih
HandOut/IST
Seminar analisis Uji Coba Penerapan Penilaian Kabupaten/Kota Bersih, yang digelar Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri. 

Selain itu, tidak ada kendala yang ditemukan pada data sekunder dari kementerian/lembaga di luar Kemendagri.

Namun terdapat beberapa kendala pada data primer yang perlu menjadi perhatian.

Sementara itu, menanggapi hasil uji coba tersebut Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda Direktorat Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Adi Fajar Ramly mengatakan, BSKDN dapat memanfaatkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dalam melakukan penilaian.

Sistem ini berisi data yang diinput Pemda dan divalidasi oleh KLHK untuk mengukur Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) kabupaten/kota.

Menurutnya ada beberapa indikator SIPSN yang dapat dimanfaatkan BSKDN untuk melengkapi indikator yang telah disusun.

Di lain pihak, Koordinator Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Fitri Nurfatriani memaparkan berbagai skema penilaian kinerja lingkungan di daerah.

Dia juga menjelaskan mengenai prinsip penggunaan variabel dan indikator.

Berita Rekomendasi

Dirinya juga mengulas variabel dan indikator yang disusun BSKDN.

Baca juga: BKSDN Kemendagri Siapkan Rumusan Kebijakan untuk Ciptakan Kota Bersih

Fitri menyampaikan sejumlah saran agar terhadap variabel dan indikator yang disusun BSKDN. Hal ini misalnya penggunaan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dinilai kurang relevan.

“Ini diambil dari angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita jadi terlalu melebar,” terangnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas