Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat hukum dan politik Pieter C. Zulkifli menyoroti adanya agenda-agenda terselubung di balik janji politik yang kerap dilontarkan para elite. 

Terlebih, agenda itu hanya menguntungkan kelompok tertentu atau segelintir orang.

Dalam analisis politiknya berjudul 'Jerat Politik Kekuasaan: Oligarki, Korupsi, dan Mimpi Keadilan yang Sirna', Pieter Zulkifli menyebut jika kebenaran dan kejujuran yang seharusnya menjadi pilar utama dalam pemerintahan, sering kali dikorbankan demi ambisi kekuasaan.

"Para politisi yang korup tidak jarang menjadi pengkhianat bangsa, menjual kepentingan rakyat demi keuntungan pribadi dan golongan," kata Pieter Zulkifli kepada wartawan, Selasa (27/8/2024).

Menurut dia, Indonesia adalah gambaran nyata dari bangsa yang tengah berjuang keluar dari belenggu kegelapan. 

Zulkifli menyebut sejarah mencatat bagaimana bangsa ini pernah dijajah sangat lama dan sangat menderita, namun luka akibat penjajahan itu seakan tak kunjung sembuh.

"Pasca-kemerdekaan, kekuasaan politik yang kotor terus merajalela, menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa," ujar dia.

Baca juga: Surya Paloh Sebut Prabowo Sebagai Sahabat Andalan

Baca juga: Mahfud MD soal Polemik Revisi UU Pilkada, Singgung Taktik Loloskan Kaesang: Maaf, Kampungan

Pieter Zulkifli tak segan menilai retorika indah tentang Indonesia Maju dan Indonesia Emas hanyalah 'selimut tebal' yang menutupi kenyataan pahit. 

Dia bependapat jika rakyat semakin lelah bahkan harapan untuk hidup menjadi lebih baik semakin menipis.

Zulkifli menuturkan kepercayaan terhadap institusi negara dan para pemimpin pun semakin pudar. 

Bahkan, tokoh agama, budayawan, dan pemimpin opini publik yang seharusnya menjadi pilar kebenaran, justru terjebak dalam pusaran kekuasaan.

Pieter Zulkifli mengatakan dalam sejarah panjang bangsa Indonesia, masyarakat bukan hanya menyaksikan bagaimana penjajahan oleh bangsa asing meninggalkan luka mendalam, tetapi juga bagaimana kekuasaan politik yang kotor terus mencengkram kesejahteraan rakyat.

Bukan rahasia lagi, kata Pieter Zulkifli, bahwa para penguasa dan elite politik lebih sering memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompoknya, ketimbang memperhatikan masa depan rakyat.

Dia berpandangan reformasi dan perubahan yang diharapkan dari amandemen UUD 1945 ternyata tidak lebih dari sekadar alat politik untuk memperkuat cengkeraman kekuasaan. 

Baca juga: Jokowi Puji Respons Cepat DPR soal Revisi UU Pilkada, Ungkit RUU Perampasan Aset

Tak hanya itu, sistem hukum yang seharusnya menjadi benteng terakhir bagi keadilan, justru menjadi alat para penguasa untuk melindungi diri bersama kroninya.

"Hukum yang bisa dibeli hanya akan menciptakan penjahat-penjahat baru yang berlindung di balik atribut kehormatan, menjauhkan keadilan dari rakyat," pungkas Pieter Zulkifli.