Alasan yang kedua, lanjut Tito, adalah di perbatasan darat Kalbar khusunya dengan Malaysia perlu diperkuat dengan memabngun daerah perbatasan negara masyarakatnya selain lebih sejahtera, juga merasakan pemerataan keadilan pembangunan.

Menurutnya kalau masyarakat perbatasan sudah sejahtera dan tercukupi otomatis akan memperkuat rasa nasionalisme.

"Dan ini akan menjadi buffer zone atau memperkuat zona pertahanan kita dari berbagai gangguan eksternal. Itu konsep utama kita, kita membangun kawasan perbatasan tidak hanya untuk pemerataan pembangunan tapi juga kontribusi untuk mempercepat laju pembangunan Indonesia, tidak hanya diperkotaan urban tapi di desa dan perbatasan sekaligus memperkuat sistem pertahanan melalui peningkatan rakyat di perbatasan," kata Tito.

Sementara itu (Pj) Gubernur Kalbar, Harisson berharap acara Pencanangan Gerbangdutas Tahun 2024 ini menjadi momentum yang baik untuk terus melakukan langkah kongkret dalam mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan negara secara komprehensif dan terpadu serta terintegrasi.

"Saya juga berharap melalui pencanangan pada pagi ini, kita dapat menumbuhkan kesamaan pandangan, gerak dan harapan dari seluruh pihak yang terkait dalam membangun kawasan perbatasan negara," ujarnya.

Sebagai informasi, Provinsi Kalbar memiliki 14 kecamatan lokasi prioritas (Lokrpri) percepatan pembangunan di kawasan perbatasan negara yang berada di 5 kabupaten.

Kabupaten tersebut yakni Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Bengkayang.

Selanjutnya, wilayah Kalbar juga memiliki 2 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), yaitu: PKSN Paloh Aruk dan PKSN Jagoi Babang dan memiliki 4 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yaitu: PLBN Aruk, PLBN Entikong, PLBN Badau, dan PLBN Jagoi Babang.

Dalam Pencanangan Gerbangdutas Tahun 2024, turut mendampingi Mendagri Tito adalah Sekretaris Utama BNPP, Zudan Arif Fakrulloh selaku Penjabat (Pj) Sulawesi Selatan; Pelaksana harian (Plh) Sekretaris BNPP, Makhruzi Rahman; Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Robert Simbolon.

Selanjutnya Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong; Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Le; Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Rudy Syamsir, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalbar.

Untuk diketahui, proses kreasi tarian kolosal ini dibina langsung oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat dengan koreografer tari seniman Winando serta supervisi Ismunandar. (*)