A. Sistem pemerintahan berdasarkan paham sosialisme
B. Sistem yang menggabungkan unsur federal dan sentralistik
C. Sistem pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip demokrasi Pancasila
D. Sistem pemerintahan yang mengadopsi sistem parlementer Barat
E. Sistem pemerintahan yang berbasis pada monarki konstitusional

Jawaban: C. Sistem pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip demokrasi Pancasila

Pembahasan: Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip demokrasi Pancasila, yang mengintegrasikan unsur-unsur demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.

6. Apa nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, “Persatuan Indonesia”?

A. Kesetaraan hak dan kewajiban
B. Keadilan sosial dan kesejahteraan
C. Persatuan dan kesatuan bangsa
D. Penghargaan terhadap keragaman
E. Kebebasan berbicara dan berpendapat

Jawaban: C. Persatuan dan kesatuan bangsa

Pembahasan: Sila ketiga Pancasila menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai ini mencakup upaya untuk menjaga kerukunan dan harmoni di antara berbagai kelompok di Indonesia, serta memperkuat rasa kebangsaan dan solidaritas di seluruh masyarakat.

7. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, bagaimana cara menerapkan sila keempat Pancasila, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”?

A. Menjalankan pemilihan umum secara adil
B. Menerima keputusan pimpinan tanpa protes
C. Memilih pemimpin yang bijaksana dan berintegritas
D. Mengutamakan keputusan yang cepat dan efektif
E. Menyusun peraturan tanpa melibatkan masyarakat

Jawaban: C. Memilih pemimpin yang bijaksana dan berintegritas

Pembahasan: Menerapkan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari bisa dilakukan dengan memilih pemimpin yang bijaksana dan berintegritas, serta menghargai proses permusyawaratan dalam pengambilan keputusan.

8. Apa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks UUD 1945?

A. Hak-hak khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada individu
B. Hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir
C. Hak-hak yang berkaitan dengan ekonomi dan sosial
D. Hak-hak yang diatur oleh undang-undang khusus
E. Hak-hak yang diatur oleh peraturan daerah

Jawaban: B. Hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir

Pembahasan: Dalam konteks UUD 1945, Hak Asasi Manusia (HAM) merujuk pada hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.

9. Apa makna dari semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”?

A. Kesatuan dalam Keberagaman
B. Persatuan dalam Kekuasaan
C. Perbedaan dalam Kemerdekaan
D. Kesatuan dalam Kesehatan
E. Persatuan dalam Ekonomi

Jawaban: A. Kesatuan dalam Keberagaman

Pembahasan: “Bhinneka Tunggal Ika” adalah semboyan negara Indonesia yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu.” Semboyan ini menegaskan bahwa meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya, mereka tetap merupakan satu kesatuan yang utuh.

10. Bagaimana Pancasila dapat diterapkan dalam penyusunan kebijakan pemerintah?

A. Sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan
B. Hanya dalam pembuatan undang-undang
C. Dalam keputusan presiden dan menteri
D. Melalui peraturan daerah saja
E. Dalam setiap dokumen resmi pemerintah

Jawaban: A. Sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan

Pembahasan: Pancasila diterapkan sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan pemerintah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat sesuai dengan nilai-nilai dasar negara dan dapat diterima oleh seluruh rakyat.

11. Apakah salah satu lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945?

A. Kementerian
B. DPR
C. Organisasi Internasional
D. Partai Politik
E. Asosiasi Profesional

Jawaban: B. DPR

Pembahasan: Salah satu lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 adalah DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), yang memiliki tugas legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

12. Proses amandemen UUD 1945 dilakukan oleh lembaga mana?