Ia juga mengatakan pemerintahan pemerintahan yang bersih dan demokratis sangat diperlukan untuk memperkuat otonomi daerah, memajukan potensi-potensi daerah yang khas di setiap daerah, meningkatkan kapasitas elemen masyarakatnya, dan membangun suasana politik yang partisipatoris, transparan dan bersih dari tindak koruptif.

Warsito juga menyinggung 9 indikator dalam mewujudkan pemerintahan bersih dan demokratis, yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, konsensus, kesetaraan dan keadilan, efektifitas dan efisien, serta akuntabilitas dan visi strategis.

"Keseluruhan indikator tersebut harus dibangun secara bersama oleh seluruh kekuatan politik yang ada di daerah tersebut melalui proses politik demokrasi di daerah," kata dia falam keterangannya pada Senin (9/9/2024).

Ia berharap, FGD bersama pakar itu bisa mengidentifikasi akar masalah sekaligus menemukan bentuk pemilihan kepala daerah yang sanggup mewujudkan pemerintahan bersih dan demokratis.

"Sebab, proses demokrasi yang berjalan pascareformasi hanya mengedepankan aspek formal-prosedural, sehingga belum menyentuh isu substansial dari demokrasi," kata dia.

Ia juga berharap FGD bersama pakar tersebut menghasilkan rekomendasi penting terkait penyelenggaraan Pilkada dan perwujudan pemerintahan bersih.

FGD tersebut merupakan FGD seri ketiga yang telah dilaksanakan sedangkan FGD pertama telah berlangsung pada 20 Juli 2024 bertema Memperkuat Otonomi Daerah Melalui Pilkada.

Baca juga: 5 Pengakuan Saksi di Sidang Korupsi Timah: Peran Ordal hingga Keuntungan Setengah Miliar Per Bulan

Saat itu, mantan Menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD hadir sebagai keynote speaker.

Sedangkan FGD kedua yang digelar pada 30 Juli lalu bertajuk "Memperkuat Pilkada Untuk mendapatkan Kepala Daerah Terbaik Bagi Rakyat.