Politikus PDIP Dukung Prabowo Subianto Bentuk Zaken Kabinet
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli mendukung wacana zaken kabinet di pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Penulis: Fersianus Waku
Editor: Adi Suhendi
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli mendukung wacana zaken kabinet di pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Zaken kabinet adalah suatu kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu.
"PDIP memang berharap zaken kabinet demi kepentingan rakyat Indonesia," kata Guntur, kepada Tribunnews.com pada Selasa (10/9/2024).
Guntur tak sepakat jika para menteri dalam sebuah kabinet terlalu banyak dari kalangan partai politik (parpol).
"Jika terlalu banyak orang Parpol, maka akan terpenjara kepentingan politik," ungkapnya.
Dia pun mempersilakan Prabowo untuk membentuk zaken kabinet.
Baca juga: Prabowo Akan Bentuk Zaken Kabinet, Ganjar: Rasanya Tidak Mudah, Pasti Politik Akomodasi Berjalan
Dia memastikan PDIP mendukung jika tujuannya bagus.
"Soalnya hasilnya bagaimana, kita lihat saja nanti. Tidak sulit kalau Pak Prabowo benar-benar mau serius menyusun zaken kabinet," ucap Guntur.
Adapun, wacana zaken kabinet ini disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.
Menurut Muzani, Prabowo ingin membuat zaken kabinet atau jajaran menteri yang berasal dari kalangan profesional pada pemerintahan barunya.
Prabowo disebut meminta Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mengusulkan kalangan profesional untuk masuk menjadi menteri dalam kabinetnya.
Baca juga: Prabowo Buat Pemerintahan Zaken Kabinet, KIM Diminta Usulkan Kalangan Profesional Jadi Menteri
"Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet. Di mana yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari Parpol," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).
Dengan begitu, kata dia, nantinya jabatan menteri yang diisi dari orang yang memiliki keahlian.
Tak hanya itu, figur yang diusulkan harus memiliki relevansi dengan kementerian yang dipimpin.
"Sehingga tidak kehilangan relevansinya di jabatan yang diduduki karena yang bersangkutan memiliki keahlian dari jabatan yang disandang. Meskipun dia orang partai atau orang politik, harapannya adalah orang-orang yang ahli di bidangnya," jelas Muzani.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.