TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons wacana menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Presiden Jokowi tidak menjawab mau atau tidaknya menjadi Wantimpres.

Tetapi, Jokowi menyatakan akan pulang ke Solo setelah purna tugas sebagai Presiden Republik Indonesia.

"Saya mau pulang ke Solo."

"Saya sampaikan, pulang ke Solo. Tanggal 20 (Oktober) nanti pulang ke Solo," ungkap Jokowi seusai pertemuan dengan Pejabat Kotama TNI dan Polri di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kamis (12/9/2024).

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai Presiden Jokowi layak menjadi bagian Wantimpres.

"Ya layak dong, beliau kan terlalu muda untuk pensiun," ungkap Budi, dikutip dari Kompas TV, Kamis.

Ia menyebut Jokowi masih dibutuhkan untuk bangsa Indonesia.

"Bukan (cuma) nasihatnya, (tapi) buat bangsa, buat rakyat," kata Budi.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan pemerintah telah melakukan penyusunan dan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), pada Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah, di Badan Legislasi DPR RI, Selasa (10/9/2024).

Rapat kerja tersebut memiliki agenda pembahasan RUU tentang Perubahan Atas UU No. 19/2006 tentang Wantimpres, yang merupakan RUU inisiatif DPR RI.

Baca juga: Jokowi Minta TNI/Polri Pastikan Transisi Pemerintahan Mulus: Jangan Sampai Ada Riak yang Mengganggu

“Tim pemerintah telah mengidentifikasi dan menelaah lima poin perubahan yang diusulkan oleh DPR RI dalam RUU Wantimpres, yaitu nomenklatur kelembagaan, status kelembagaan, susunan keanggotaan, syarat keanggotaan, dan ketentuan rangkap jabatan,” jelasnya.

Lebih rinci, DIM RUU Wantimpres terdiri atas 52 butir, dengan DIM yang tetap sebanyak 27 butir, perubahan substansi sebanyak delapan butir, penghapusan substansi 14 butir, dan penambahan baru sebanyak tiga butir.

Menteri PANRB menjadi koordinator Wakil Pemerintah dalam Penyusunan DIM RUU bersama Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.