Soal Angkatan Siber TNI, Jokowi Sebut Negara Lain Sudah Mulai, Nanti Prabowo yang Bentuk
Wacana urgensi pembentukan Angkatan Siber TNI diangkat ke publik oleh Gubernur Lemhannas periode Februari 2022 sampai Oktober 2023 Andi Widjajanto.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai rencana pembentukan Angkatan Siber Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan hal yang sangat baik.
Menurut dia negara lain sudah mulai membentuk angkatan keempat tersebut.
"Ya sangat baik. Karena negara-negara lain yang saya lihat ini sudah mulai," kata Jokowi usai memberikan arahan kepada para pejabat TNI/Polri di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis, (12/9/2024).
Menurut Presiden terdapat empat negara yang sudah membangun angkatan siber. Ia yakin kedepannya semua negara akan membentuk angkatan tersebut.
Baca juga: Angkatan Siber TNI yang Bisa Beroperasi Optimal Diramalkan Memakan Waktu Hingga 20 Tahun
"Saya kira tapi nanti biar pemerintah baru pak presiden Prabowo Subianto yang akan menuju kesana (pembentukan Angkatan Siber)," pungkasnya.
Sebelumnya wacana pembentukan Angkatan Siber sebagai matra baru di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) semakin mencuat ke permukaan.
Terkini, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan telah mendapatkan perintah dari Presiden Joko Widodo untuk membentuk matra baru tersebut.
Hal itu diungkapkan Agus kepada wartawan usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa (3/9/2024).
Pemerhati masalah pertahanan dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi memperkirakan proses pembentukan Angkatan Siber TNI yang bisa beroperasi secara optimal memakan waktu 15 sampai 20 tahun.
Menurutnya urgensi pembentukan TNI Angkatan Siber sebagai matra baru perlu dihadapkan pada beberapa pertimbangan realistis.
Pembentukan matra siber, kata dia, membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur yang aman dan modern.
Tidak hanya itu, lanjut dia, rekrutmen dan pelatihan personel dengan keahlian tinggi di bidang teknologi informasi, kriptografi, intelijen, dan pengembangan perangkat lunak juga menjadi tantangan tersendiri.
Pengembangan doktrin, strategi, dan kerangka hukum untuk operasi siber militer menurutnya juga akan memerlukan waktu yang tidak sebentar.
