Seperti yang diketahui saat ini hanya PDIP, partai parlemen yang berada di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Respons PDIP

Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani merespons baik soal adanya wacana pertemuan Prabowo dan Megawati.

Hanya saja perihal waktunya, Puan belum dapat memastikan.

Saat disinggung soal apa yang akan nantinya dibahas dalam pertemuan itu, Puan menyatakan kalau secara garis besar hanyalah soal silaturahmi saja.

Kata dia, perihal adanya kemungkinan pembasahan PDIP gabung ke pemerintahan, Puan meminta kepada publik untuk menunggu.

Sekretaris Kabinet yang juga merupakan politikus senior PDIP Pramono Anung enggan mengungkapkan kapan pertemuan tersebut akan berlangsung.

Hanya saja Pramono menegaskan hubungan atau komunikasi antara Prabowo dengan Megawati berjalan dengan baik.

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah menegaskan pihaknya tidak mau pertemuan antara Prabowo dan Megawati dikaitkan dengan pembagian kekuasaan.

Di sisi lain, Said juga membantah pertemuaan antara Megawati dan Prabowo merupakan sinyal PDIP akan bergabung mendukung pemerintahan Prabowo.

Said menyampaikan pertemuan keduanya lebih banyak membicarakan persoalan penyamaan visi kebangsaan. Khususnya bagaimana membangun bangsa dan negara ke depannya.

Sebaliknya, pihaknya tidak masalah jika nantinya PDIP harus beroposisi. Sebab, partai berlambang banteng itu tetap memberikan kritik konstruktif bagi pemerintahan Prabowo.

Prabowo dan Gibran akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Jelang pelantikan yang tak lama lagi, bocoran mengenai gambaran susunan menteri pemerintahan Prabowo mengemuka.

Di antaranya soal penambahan jumlah menteri menjadi 44 menteri hingga adanya lulusan SMA Taruna Nusantara yang akan masuk di dalamnya.(*)