Sebab menurutnya, politisi perlu terlibat aktif dalam dunia akademisi agar kebijakan yang dibuat berlandaskan data dan sains. 

Sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya berdasarkan asumsi politik, tetapi juga didukung oleh data yang valid dan kajian ilmiah.

Menurutnya, sinergi antara akademisi dan politisi sangat diperlukan untuk mewujudkan kebijakan yang efektif dan berdampak nyata.

Kementerian ATR/BPN yang AHY pimpin, memang menggandeng pihak akademisi, kampus-kampus ternama, dalam berbagai programnya, termasuk dalam melaksanakan percepatan Reforma Agraria.

Lebih lanjut, AHY menjelaskan bahwa akademisi juga memegang peran penting dalam membantu merumuskan kebijakan.

Tanpa adanya kerja sama dengan pihak yang terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan, akademisi berisiko terjebak dalam perdebatan teoritis tanpa realisasi kebijakan.

"Akademisi harus mampu mengubah ide-ide menjadi kebijakan yang relevan dan dapat diimplementasikan di pemerintahan," jelasnya.

Sinergi antara akademisi dan politisi diharapkan dapat mendorong terciptanya kebijakan yang berbasis data, rasional, serta relevan dengan kondisi masyarakat.

Ini merupakan langkah penting menuju Indonesia yang lebih maju dan siap menghadapi tantangan global di masa depan.

Dalam ujian doktoralnya, AHY mengupas topik mengenai kepemimpinan transformasional dan orkestrasi sumber daya manusia (SDM) untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Ujian yang berlangsung selama tiga jam ini berhasil ia selesaikan dengan nilai A.