Anggota DPR Minta PSSI Bentuk Tim Selidiki Laga Kontroversi Aceh Vs Sulteng
Anggota Komisi X DPR RI dari fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira meminta PSSI membentuk tim untuk menyelidiki laga Aceh vs Sulawesi Tengah pada ajang PO
Penulis: Fersianus Waku
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI dari fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira meminta Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) membentuk tim untuk menyelidiki laga Aceh vs Sulawesi Tengah (Sulteng) pada ajang PON 2024 yang kontroversi.
Menurutnya wasit Eko Agus Sugih Harto yang memimpin pertandingan tersebut diindikasi tidak adil.
"Sehingga menyulut emosi pemain yang menyebabkan terjadi pemukulan yang menggemparkan dunia persepakbolaan Indonesia dan mencoreng wajah PON ke 21 Aceh-Sumut," ujar Andreas kepada Tribunnews.com pada Selasa (17/9/2024).
Di sisi lain, Andreas meminta agar Muhammad Rizki, pemain Sulteng yang memukul wasit juga dikenakan sanksi.
"Kendati demikian, apa pun alasannya, pemain yang memukul wasit pun harus diberikan hukuman yang setimpal," ungkapnya.
Baca juga: Profil Eko Agus Sugiharto, Wasit Kontroversi Sepakbola PON Aceh vs Sulteng, Sempat Kena Bogem Pemain
Laga Aceh vs Sulteng digelar di Stadion Dimurthala, Kota Banda Aceh, Sabtu (19/9/2024).
Laga tersebut berjalan panas sejak babak kedua.
Sulteng ketika itu unggul 1-0 atas Aceh.
Sulteng berturut-turut kehilangan pemain imbas kartu merah dari wasit Eko Agus Sugiharto.
Baca juga: Sepak Bola PON 2024 Ternodai: Dianggap Culas, Wasit Utama Kena Bogem Mentah Pemain Sulteng
Beberapa pemain Sulteng yang mendapat kartu merah, yakni Wahyu Poru pada menit ke-75 dan Moh Akbar di menit 85.
Setelahnya, pada menit ke-95, pemain Sulteng Rizki Saputra juga mendapat kartu merah.
Rizki tampak kecewa dengan keputusan kontroversial wasit Eko Agus saat memberikan penalti tim Aceh.
Sekilas, memang bek Sulteng mengambil bola dari penguasaan pemain Aceh dengan bersih.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.