TRIBUNNEWS.COM - Kursi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tengah menjadi sorotan. 

Kadin diterpa perpecahan usai muncul dualisme kepengurusan. 

Hal ini menyusul ditetapkannya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, Sabtu (14/9/2024).

Di sisi lain, Arsjad Rasjid yang merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 menilai, pengangkatan putra dari Politikus Senior Golkar Aburizal Bakrie itu tidak sah.  

Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, pihak yang dekat dengan kekuasaan yang berkuasa saat inilah nantinya yang akan menang. 

Adi mengatakan, Arsjad sudah tak sejalan dengan kekuasaan saat ini. 

Itulah yang menurut Adi membuat Arsjad dilengserkan. 

"Ya saya kira memang belakangan ini persoalan Kadin itu dikait-kaitkan dengan persoalan politik ya, terutama soal siapa yang punya kedekatan dan akses secara politik terhadap kekuasaan hari ini, maka dia lah yang kemungkinan akan memenangkan pangku kekuasaan," ujar Adi, Senin (16/9/2024).

Adi tak menampik bahwa Arsjad dulu bisa dikatakan sebagai bagian dari pemerintah. 

Namun, dengan sikap politik yang diambil dengan menjabat Ketum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024 kemarin, membuat dirinya sudah tak satu napas dengan kekuasaan hari ini. 

"Arsyad memang dulu bagian dari pemerintah ya. Tapi karena posisinya di Pilpres 2024 ini, sepertinya kalah pilpres, tidak lagi satu napas dengan kekuasaan hari ini," katanya. 

Baca juga: Menghadapi Krisis Kadin Diperlukan Pendekatan Kolaboratif dan Inovatif

Menurut Adi, keputusan politik Arsjad dalam Pilpres 2024 membuatnya rentan tergoyang dari kursi Ketum Kadin melalui Munaslub.

Terlebih, Ketum Kadin yang baru, Anindya Bakrie, dianggap lebih dekat dengan kekuasaan dan pemenang Pilpres 2024.

"Itu artinya, organisasi terkuat secara ekonomi sekalipun di negara ini masih ada kaitannya dengan urusan kekuasaan." 

"Bahkan unsur-unsur politik dan unsur kekuasaan dinilai sangat kentara dalam konteks ini," jelas Adi.

Lebih lanjut, Adi mengatakan bahwa sejatinya organisasi itu penting untuk bersikap independen agar tak mudah terguncang oleh kekuasaan. 

"Yang membuat publik berspekulasi dikaitkan dengan politik ya karena memang Arsjad itu tak lagi bagian dari kekuasaan hari ini dan secara politik di Pilpres 2024 ini kalah," katanya.

Sebelumnya, pimpinan Munaslub Kadin Indonesia, Nurdin Halid membeberkan alasan Arsjad Rasjid dilengserkan dari jabatan Ketua Umum. 

Nurdin mengatakan, ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan Arsjad sehingga eks Ketum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD itu dilengserkan.

Pertama, Nurdin menyinggung Pasal 14 dalam anggaran dasar Kadin Indonesia yang dilanggar Arsjad.

"Organisasi Kadin adalah organisasi independen, bukan organisasi pemerintah, dan bukan organisasi politik," kata Nurdin usai Munaslub. 

Kedua, Nurdin mengatakan bahwa Arsjad sebagai Ketum Kadin harusnya mendengar aspirasi dari bawah.

"Ketua umum yang melekat sebagai ex officio. Artinya apa? Bahwa seorang ketua umum Kadin harus menjaga independensi Kadin. Nah itu salah satu hal yang tidak dijaga dengan baik oleh Pak Arsad. Dan itu aspirasi dari bawah tidak bisa terhindarkan,” kata Nurdin.

Munaslub kemarin diklaim dihadiri perwakilan 21 pengurus Kadin Provinsi dan 25 anggota luar biasa (ALB) Kadin.

Munaslub juga dihadiri Menteri Investasi sekaligus eks Ketum Kadin Indonesia Rosan Roeslani.

Anindya Bakrie pun terpilih secara aklamasi menjadi Ketum pengganti Arsjad Rasjid. 

Di sisi lain, kubu Arsjad menyebut bahwa Munaslub kemarin tak sah dan ilegal. 

Sejumlah aturan dalam AD/ART Kadin Indonesia, menurutnya dilanggar. 

Arsjad pun mengaku bakal mengambil langkah hukum terkait kisruh Munaslub ini. 

Ia bahkan menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto agar turun tangan. 

Diketahui, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah menerima surat dari Arsjad. 

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, mengatakan, surat tersebut diterima pada Minggu, 15 September 2024.

"Hari Minggu, tanggal 15 September 2024, Kementerian Sekretariat Negara telah menerima surat dari Bapak Arsjad Rasjid," kata Ari Dwipayana, Senin (16/9/2024).

Meski telah diterima Kemensetneg, surat tersebut belum diteruskan kepada Presiden Jokowi. 

Namun demikian, ia memastikan bahwa surat dari Arsjad Rasjid akan segera diproses lebih lanjut.

"Surat akan segera diproses lebih lanjut," kata Ari Dwipayana.

(Tribunnews.com/Milani Resti/Dennis/Rizki Sandi Saputra)