4 Respons Elite PDIP soal Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo
Respons 4 elite PDIP soal rencana pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Penulis: Muhamad Deni Setiawan
Editor: Suci BangunDS
TRIBUNNEWS.COM - Belakangan ini, muncul rencana pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Hal ini, sebelumnya disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra, Ahmad Muzani.
Menurutnya, Prabowo nantinya akan segera menemui Megawati sebelum pelantikannya sebagai Presiden ke-8 Indonesia.
"Insyaallah akan terjadi. Mudah-mudahan. Pokoknya insyaallah akan terjadi sebelum pelantikan," kata Muzani di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).
Adapun wacana pertemuan itu, disebut-sebut sebagai sinyal bergabungnya PDIP dengan pemerintahan Prabowo.
Lantas, bagaimana sikap PDIP merespons rencana pertemuan tersebut?
Berikut sejumlah pernyataan yang disampaikan oleh para elite partai berlambang banteng moncong putih ini.
Chico Hakim
Politikus PDIP, Chico Hakim, mengungkapkan bahwa rencana pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto adalah sebuah silaturahmi.
"Tentu ini lebih kita harus maknai sebagai silaturahmi, satu, untuk membuat santai suasana apalagi yang tegang setelah pileg dan pilpres dan ini penting untuk masyarakat dan bangsa Indonesia keseluruhan," jelasnya saat ditemui di kediaman Rano Karno di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2024).
Lebih lanjut, Chico Hakim mengatakan, PDIP belum memutuskan untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo.
Ia menjelaskan, partainya akan memutuskan sikap untuk bergabung atau tidak dengan pemerintahan baru setelah Kongres 2025.
Baca juga: Prabowo Ingin Bentuk Zaken Kabinet, PDIP Nilai Sudah Seharusnya, Demokrat Sambut Baik
"Kemudian kalaupun memang akan ada waktu untuk memutuskan hal strategis berada di dalam atau luar pemerintahan, sesungguhnya kemungkinan besar itu akan diambil di Kongres yang akan baru berlangsung di tahun 2025," ucapnya.
Sampai saat ini, PDIP belum menentukan apakah akan bergabung atau berada di luar pemerintahan Prabowo.
"Jadi kalau terkait dengan keberadaan PDIP apakah akan ada berada di dalam ataupun di luar pemerintahan sampai hari ini belum diputuskan," ujar Chico.