TRIBUNNEWS.COM -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait penyebab bocornya enam juta data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Diketahui dalam data NPWP yang bocor itu, terdapat data NPWP milik Presiden Jokowi dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Jokowi mengaku terkait bocornya data NPWP ini, ia sudah memerintahkan Kominfo, Kemenkeu, dan BSSN untuk melakukan mitigasi.

"Saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya."

"Termasuk BSSN untuk mitigasi secepatnya," kata Jokowi, Kamis (19/9/2024).

Lebih lanjut Jokowi menegaskan, kebocoran data ini nyatanya tak hanya terjadi di Indonesia saja, tapi juga di negara lain.

Menurut Jokowi, kebocoran data ini bisa terjadi karena keteledoran password, atau bisa juga karena penyimpanan data yang sudah penuh.

Sehingga bisa membuka ruang untuk para hacker melakukan peretasan.

"Semua data mungkin karena keteledoran password atau karena penyimpanan data yang terlalu banyak."

"Tempatkan yang berbeda bisa menjadi ruang untuk ruang diretas hacker," ungkap Jokowi.

Baca juga: Ditjen Pajak Selidiki Dugaan 6 Juta Data NPWP Bocor, Termasuk Punya Jokowi Hingga Sri Mulyani

Sebelumnya, DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait dugaan kebocoran 6 juta data NIK dan NPWP, termasuk Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Terkait hal tersebut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan, pihaknya masih belum dapat mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut lantaran masih dilakukan pendalaman. 

"Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," ujarnya, Rabu (18/9/2024).

Ditjen Pajak Selidiki Dugaan 6 Juta Data NPWP Bocor

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani angkat bicara soal dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).