"Kondisi di Sumbar, terlalu banyak yang mengaku media, jumlahnya lebih dari 800, ini persoalan kita. Kondisi kita hampir sama semua," ungkap Jasman.

Oleh karena itu, perlu ada keberanian dan ketegasan Pemerintah daerah untuk membuat regulasi. 

Sebagaimana telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dengan menerbitkan Pergub Sumbar Nomor 30 Tahun 2018. Salah satu aturan tertuang dalam Pergub ini adalah syarat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumbar, minimal media tersebut harus terverifikasi administrasi di Dewan pers.

"Kondisi media sangat banyak dan tidak bisa kita kontrol, ini membuat media jadi tidak proporsional," ucapnya.

Oleh karena itu, Jasman meminta para kepala daerah agar memiliki komitmen terkait pengelolaan relasi media. Pihaknya juga mendorong media-media yang ada untuk bersikap profesional dengan melakukan verifikasi ke Dewan Pers.

Di lain sisi, Ketua Komisi Hubungan Antarlembaga Dewan Pers, Totok Suryanto, menyinggung disrupsi teknologi digital saat ini memiliki sisi positif dan negatif di dalamnya yang muncul secara bersamaan. Alhasil, dampak disrupsi digital menimbulkan banyak persoalan di masyarakat.

Menyikapi itu, Dewan Pers mengambil inisiatif berkeliling ke daerah-daerah untuk melakukan literasi media. Literasi ini ditujukan kepada sejumlah pihak, seperti kepala sekolah, kepala desa, dan kepala rumah sakit terkait pengelolaan relasi media.

"Kami harap kepada Kadiskominfo (kepala Dinas Komunikasi dan Informatika) kita bangun bersama-sama literasi media. Membangun relasi dengan media, perhatikan aspek kepantasan," ujar Totok Suryanto.

Media yang begitu banyak, kata Totok Suryanto, sering kali dibuat untuk kepentingan yang tidak baik, tidak berkode etik sehingga trust atau kepercayaan media jadi hilang. Karenanya, Dewan Pers aktif melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap media.

Terkait peran media sebagai sarana informasi publik, Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo, Mediodecci Lustarini, menyampaikan pentingnya kolaborasi pemerintah dengan media.

Hal ini mengingat media massa sekarang sudah berubah, bukan lagi sekadar sarana placement, namun juga berperan sebagai mitra kolaborasi.

"Ada banyak peluang kerja sama dengan media, mulai dari peliputan berita, inject konten, dokumenter maupun program opini dengan mengundang narasumber. Nah itu yang kita target," kata dia.

Kini kementerian atau lembaga, lanjut Mediodecci Lustarini, tidak lagi bicara atas nama pemerintah, namun pada penerima manfaat. 

"Sekarang kita coba balik persepsi tersebut yang bicara adalah penerima manfaat. Misalnya siswa atau mahasiswa penerima beasiswa (yang bicara). Jadi pola pikir itu yang kita kembangkan untuk kerja sama dengan media," ungkapnya.