TRIBUNNEWS.COM - Peneliti Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman mengkritik hitung-hitungan dari Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan yang menyebut harga tiket jet pribadi yang ditumpangi putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep dan rombongannya senilai Rp90 juta per orang.

Zaenur menilai seharusnya biaya sewa jet pribadi yang ditumpangi Kaesang beserta istri Erina Gudono, kakak ipar, dan stafnya ke Amerika Serikat (AS) sebesar Rp8 miliar.

Lalu, sambungnya, jika memang jet pribadi itu digunakan untuk kebutuhan pergi ke AS dan kembali ke Indonesia, maka harga sewanya menjadi Rp16 miliar.

"Perlu diingat, diduga gratifikasi yang diterima Kaesang itu Rp8 miliar. Itu adalah harga satu kali penerbangan dari Indonesia ke Amerika untuk sewa pesawat jet pribadi."

"Sehingga, kalau dari Deputi Pencegahan (tiket jet pribadi) Rp90 juta terus dikali empat keluarga Kaesang, artinya Rp360 juta, itu sepertinya akan dibawa kesana dan ditutup, ya," ujarnya dalam wawancara yang ditayangkan di YouTube Tribunnews seperti dikutip pada Kamis (19/9/2024).

Zaenur mengungkapkan, dalam kasus dugaan gratifikasi Kaesang, KPK seakan tidak berani untuk bertindak tegas.

Dia pun khawatir lembaga antirasuah hanya akan meminta Kaesang mengganti tiket jet pribadi seperti hitung-hitungan yang disampaikan Pahala dan mengabaikan dugaan gratifikasinya.

"Menurut saya KPK akan culun sekali. Tidak benar seperti itu cara hitungnya, yang benar dihitung biaya sewa jet-nya," katanya.

Kendati demikian, terkait pelesiran Kaesang bersama rombongan ke AS, Zaenur tetap menerima jika memang KPK hanya akan meminta Ketua Umum PSI membayar biaya tiket jet pribadi saja.

Baca juga: VIDEO Kala Istana Bela Kaesang Soal Jet Pribadi: Singgung Megawati hingga Mahfud MD

Namun, dia mengingatkan, KPK telah menerima dua laporan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun terkait dugaan gratifikasi Kaesang dalam video dirinya dan istri turun dari jet pribadi dan dijemput oleh beberapa orang tanpa masuk ke Imigrasi.

"Berkali-kali Kaesang menggunakan jet pribadi ini. Jadi, tidak hanya sekadar Kaesang pergi dari Indonesia ke Amerika, tetapi diduga ada juga penerimaan gratifikasi lain oleh Kaesang ini menggunakan jet pribadi."

"Bahkan, saat itu netizen mendapatkan audio visulanya, ketika pesawat tersebut mendarat diduga di Boyolali, dan terlihat Kaesang dan istrinya turun dari pesawat dan membawa goody bag yang diduga itu brand-brand ternama," jelas Zaenur.

Zaenur berharap KPK memproses dua laporan terkait dugaan Kaesang menerima gratifikasi tersebut karena diduga Kaesang telah melanggar Pasal 12 B UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Dalam pasal tersebut, gratifikasi kepada penyelenggara negara, kalau berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya, itu diancam paling singkat penjara empat tahun."

"Lalu ada yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negaranya tapi juga keluarganya," jelas Zaenur.

Sebagai informasi, Pahala sempat mengungkapkan jika jet pribadi yang ditumpangi Kaesang merupakan hasil gratifikasi, maka yang bersangkutan harus membayar setidaknya Rp360 juta apabila per orang dikenai biaya Rp90 juta.

Pahala mengungkapkan hitung-hitungan itu berasal dari keterangan Kaesang ada tiga orang lainnya yang ikut dalam perjalanan ke AS menggunakan jet pribadi selain dirinya yaitu istrinya Erina Gudono, kakak istrinya, dan staf.

"Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ditetapkan seabgai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan, ditetapkan milik negara ini kan fasilitas ya jadi harus dikonversi jadi uang dan nanti disetor uangnya," ujarnya kepada wartawan di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

"Yang bersangkutan sudah bilang 'oh iya kira-kira Rp90 juta lah satu orang' seharga tiket. Ini kalau kita tetapkan milik negara," sambung Pahala.

Namun, jika dalam perkembangannya penggunaan jet itu dipermasalahkan, maka laporan dari Kaesang akan disetop.

"Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu saja laporannya, enggak ke mana-mana," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

Artikel lain terkait Gaya Hidup Anak dan Menantu Jokowi