Peluang Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran: Hanya PDIP yang Masih Bimbang, Berkoalisi atau Oposisi?
Beginilah peluang pemerintahan Prabowo-Gibran, banyak parpol di luar KIM yang sudah menyatakan dukungan, tapi tinggal PDIP yang masih bimbang.
Penulis: Rifqah
Editor: Garudea Prabawati
"Jadi kalau terkait dengan keberadaan PDIP apakah akan ada berada di dalam ataupun di luar pemerintahan sampai hari ini belum diputuskan," kata Chico.
Untuk saat ini, Chico menegaskan bahwa PDIP sedang fokus untuk memenangkan Pilkada serentak 2024 di semua daerah.
"Fokus kami adalah Pilkada serentak di 545 daerah Provinsi, Kabupaten, Kota dan kami ingin memenangkan mayoritas dari Pilkada tersebut," ujarnya.
Mengenai rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo, Chico memaknai hal tersebut sebagai silaturahmi saja.
"Tentu ini lebih kita harus maknai sebagai silaturahmi, satu, untuk membuat santai suasana apalagi yang tegang setelah Pileg dan Pilpres dan ini penting untuk masyarakat dan bangsa Indonesia keseluruhan," jelasnya.
Pengamat Tak Yakin PDIP Mau Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran
Pengamat Politik, Ray Rangkuti tidak yakin Megawati mau partainya bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ray menyebut ada tiga alasan utama.
Pertama, jika PDIP gabung koalisi Prabowo-Gibran, maka secara politik dan elektoral akan merugikan PDIP sendiri.
"Akan jauh lebih strategis jika tetap mereka di luar (koalisi)," ujarnya, Kamis (19/9/2024).
Faktor yang kedua, menurut Ray, Megawati bukan tipe politisi seperti politisi Indonesia pada umumnya.
Dia melihat ada karakter, sportifita, dan idealitas dalam jejak politik Megawati.
"Sejauh pengenalan saya terhadap ibu Mega, beliau bukanlah politisi dengan gaya politisi Indonesia umumnya dan saya kira, jalan ini akan tetap ditempuh oleh ibu Mega," ujarnya.
Faktor ketiga, yakni bukan soal kekuasaan.
Pasalnya, jika kekuasaan yang diinginkan Megawati, maka PDIP tidak akan menolak ide tiga periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Faktanya, justru hanya PDIP yang secara terbuka dan di depan menyatakan tidak untuk tiga periode.
"Sudah hampir dapat dipastikan jika mereka setuju dengan gerakan itu, mereka akan berkuasa sampai 2029 yang akan datang," kata dia.
"Lha, 3 periode saja mereka tolak apatah lagi hanya 1 atau 2 kursi kabinet," katanya.
(Tribunnews.com/Rifqah/Chaerul Umam/Fersianus Waku/Hasanudin Aco)