TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan disebut berpeluang bergabung dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pernyataan ini disampaikan langsung Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani. Namun, akankah Megawati memberikan restu?

Puan awalnya menjawab peluang pihaknya bergabung di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Putri Megawati itu menyebut mungkin saja PDIP bergabung di kabinet Prabowo-Gibran.

"Semuanya tidak ada yang tidak mungkin, mungkin saja," ungkap Puan seusai acara pemantapan nilai-nilai kebangsaan calon anggota DPR terpilih periode 2024-2029, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (21/9/2024).

Puan juga menanggapi rencana pertemuan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo.

"Tanggalnya kan nanti menunggu waktu yang tepat, pelantikannya kan masih tanggal 20 Oktober," ungkap Puan.

Puan menyiratkan bakal ada pertemuan untuk bersilaturahmi dan bersinergi membangun bangsa.

Lebih jauh, Ketua DPR RI itu kembali menekankan terkait peluang PDIP masuk kabinet Prabowo-Gibran.

"Semuanya tidak ada yang tidak mungkin, mungkin saja," tegasnya.

Sebelumnya, Partai Gerindra juga menyebut ada komunikasi yang baik dengan PDIP.

Hal itu dikatakan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

"Ya komunikasi kami dengan PDIP kan bagus, baik lancar."

"Ada pendekatan dan cara yang mungkin berbeda tetapi seringkali tujuan kita sama," ungkap Ahmad Muzani di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Pengamat justru ragu

Sementara itu, pengamat politik Ray Rangkuti tidak yakin Megawati Soekarnoputri akan membawa partainya bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dia menyebut tiga alasan utama.

Pertama, kata dia, secara politik dan elektoral akan merugikan PDIP  jika gabung koalisi Prabowo-Gibran.

"Akan jauh lebih strategis jika tetap mereka di luar (koalisi)," ujarnya, Kamis (19/9/2024).

Faktor kedua, Ray mengatakan Megawati bukan tipe politisi seperti politisi Indonesia pada umumnya.

"Sejauh pengenalan saya terhadap ibu Mega, beliau bukanlah politisi dengan gaya politisi Indonesia umumnya.

 Ada karakter, sportifitas dan idealitas dalam jejak politik ibu Mega.

Dan saya kira, jalan ini akan tetap ditempuh oleh ibu Mega," ujarnya.

Faktor ketiga, bukan soal kekuasaan.

Menurut Ray, jika kekuasaan yang diinginkan Megawati maka  PDIP niscaya tidak akan menolak ide 3 priode pemerintahan Jokowi.

"Sudah hampir dapat dipastikan jika mereka setuju dengan gerakan itu, mereka akan berkuasa sampai 2029 yang akan datang," kata dia. 

Faktanya,  lanjut Ray, justru hanya PDIP yang secara terbuka dan di depan menyatakan tidak untuk 3 periode.

"Lha, 3 periode saja mereka tolak apalagi hanya 1 atau 2 kursi kabinet," katanya.

Reaksi Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara atas kabar beredar bahawa PDIP gabung ke kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendatang.

Hal tersebut sempat ditanyakan awak media kepada Jokowi usai menerima kunjungan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Merdeka, Jakarta.

Jokowi menilai kabinet selanjutnya merupakan hak prerogatif presiden terpilih.

Oleh karena itu, pertanyaan hal itu adalah tidak tepat ditanyakan kepada dirinya.

"Ditanyakan kepada presiden terpilih, kewenangan itu hak prerogatif presiden," kata Jokowi, Sabtu (21/9/2024).

Sebelumnya, Presiden kelima sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri diisukan akan segera bertemu Prabowo Subianto.

Sejumlah isu pun muncul, yakni PDIP akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Politikus PDIP, Chico Hakim mengatakan, partainya belum memutuskan untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo.

"Jadi, kalau terkait dengan keberadaan PDIP, apakah akan ada berada di dalam ataupun di luar pemerintahan? Sampai hari ini belum diputuskan," kata Chico saat ditemui di kediaman Rano Karno di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2024).

Chico menegaskan, PDIP sedang fokus untuk memenangkan Pilkada serentak 2024 di semua daerah.

"Karena fokus kami adalah Pilkada serentak di 545 daerah Provinsi, Kabupaten, Kota dan kami ingin memenangkan mayoritas dari Pilkada tersebut," ujarnya.

Dia menjelaskan, PDIP akan memutuskan sikap untuk bergabung atau tidak dengan Pemerintahan Prabowo Subianto pada Kongres di tahun 2025.

"Kemudian kalau pun memang akan ada waktu untuk memutuskan hal strategis berada di dalam atau luar pemerintahan, sesungguhnya kemungkinan besar itu akan diambil di Kongres yang akan baru berlangsung di tahun 2025," ucap Chico.

Chico juga menanggapi rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo.

"Tentu ini lebih kita harus maknai sebagai silaturahmi, satu, untuk membuat santai suasana apalagi yang tegang setelah Pileg dan Pilpres dan ini penting untuk masyarakat dan bangsa Indonesia keseluruhan," jelasnya.