Laporan wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan, pihaknya sedang menggodok rencana penambahan jumlah komisi di DPR pada era Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Jadi itu, kami sedang godok dan sesuai mekanismenya. Kan kami laksanakan sesuai dengan mekanismenya," kata Puan di Gedung DPR RI, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Puan menjelaskan, penambahan komisi di DPR seiring dengan munculnya wacana penambahan jumlah kementerian pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dari total 34 yang ada saat ini.

Dia menegaskan, penambahan jumlah komisi di DPR untuk memperkuat kemitraan antara legislatif dengan pemerintah.

"Jadi akan ada kemungkinan juga penambahan komisi jika memang ada penambahan kementerian," ujar Puan.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengakui adanya penambahan kementerian pada pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. 

Baginya, penambahan itu merupakan bagian optimalisasi tugas kementerian.

"Penambahan kementerian itu adalah untuk optimalisasi tugas-tugas kementerian dalam rangka kita itu memenuhi janji kampanye yang kemudian ada di astacita dan program aksi yang kemarin dilakukan pada saat kampanye," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Baca juga: Pertemuan Megawati-Prabowo Bakal Digelar Secepatnya, Sinyal PDIP Gabung Pemerintahan? Ini Kata Puan

Namun demikian, Wakil Ketua DPR RI itu menyampaikan saat ini pihaknya masih sedang melakukan simulasi pertambahan Kementerian di era Prabowo.

Dasco menuturkan bahwa jumlah pertambahan Kementerian nantinya baru akan diumumkan 7 hari sebelum pelantikan Prabowo.

"Jumlah itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40, Kita juga masih melakukan simulasi, mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final h-7 atau h-5 atau kali mungkin begitu," jelasnya.

Di sisi lain, Dasco juga masih belum bisa menjelaskan secara rinci mengenai adanya sejumlah Kementerian yang akan dileburkan di kepemimpinan Prabowo.

"Yang namanya penambahan, yang namanya pemisahan dan lain-lain belum bisa kita publikasi karena saat ini masih kita simulasikan, apabila kemudian nanti ternyata kita sudah publish, selalu kemudian mengalami perubahan karena kan sekarang sedang dalam proses," imbuhnya.