Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldy meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melakukan antisipasi kebocoran data 6 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Hal itu pun sesuai dengan perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan mitigasi terhadap kebocoran data NPWP.

Baca juga: 6 Juta Data NPWP Bocor, Jokowi: Dimitigasi Secepat-cepatnya

Menurut Bobby, perintah presiden tersebut harus dilakukan Menkeu Sri Mulyani untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Sebab, selama ini Kemenkeu kerap mengedepankan alokasi dana negara kepada proyek-proyek strategis namun saat ini mengalami kebocoran.

"Karena Kemenkeu ini kan selalu mengedepankan istilah 'spending better' salah satunya dengan menggabungkan sistem-sistem digital SAKTI dan SPAN dll, yang ternyata mengalami kebocoran data NPWP 6 juta ini," kata Bobby kepada wartawan, Selasa (24/9/2024).

Legislator dari Fraksi Golkar ini meminta Kemenkeu agar tidak menghabiskan uang negara ke arah yang tidak penting.

Karena itu, ia meminta agar Kemenkeu langsung menyikapi perintah Presiden Joko Widodo untuk melindungi data masyarakat di dunia perbankan.

"Jangan karena memangkas anggaran karena jargon 'spending better', arsitektur keamanan sibernya terlewat. Ini yang harus dievaluasi saat ini, diperbaiki celah kebocorannya, dilokalisasi dampak kebocorannya, baru dimitigasi risiko terjadinya pengulangan atau mencegah kebocoran di masa depan dengan melibatkan BSSN," ujarnya.

Baca juga: Ditjen Pajak: Tidak Ada Indikasi Kebocoran Data NPWP di Sistem Kami

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal bocornya 6 juta data nomor pokok wajib pajak (NPWP), salah satunya milik Presiden sendiri.

Presiden mengatakan telah memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Keuangan (Kemenkeu, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan mitigasi secepatnya.

"Iya saya sudah memerintahkan Kemkominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya," kata Jokowi di Depan Gerbang Tol Banyudono, Boyolali,  Jawa Tengah, Kamis, (19/9/2024).

Menurut Presiden, kebocoran data pribadi seperti NPWP tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan juga di negara lain. 

Bocornya data bisa terjadi karena keteledoran dalam penggunaan password ataupun karena banyaknya lokasi atau perangkat yang dijadikan tempat menyimpan data.

"Peristiwa seperti ini juga terjadi di negara-negara lain. Ini semuanya, semua data itu mungkin karena keteledoran password bisa terjadi, atau karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker untuk masuk," pungkasnya.