8 Tokoh Hukum yang Berpeluang Masuk Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran
Indonesia adalah negara hukum sehingga tokoh-tokoh didalam kabinet yang memegang peranan hukum haruslah bersih dan terpercaya.
Penulis: Hasanudin Aco
Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, akan segera dilantik.
Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada Minggu, 20 Oktober 2024.
Pelantikan Prabowo-Gibran rencananya digelar di Gedung MPR/DPR, Jakarta.
Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, penyusunan kabinet Prabowo Subianto bakal rampung paling lambat h-5 sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan jumlah kementerian/lembaga di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran akan banyak karena mereka fokus ke satu bidang tertentu.
Menurut Muzani, Prabowo ingin setiap kementerian fokus ke satu bidang sehingga tidak lagi ada kementerian yang mengurusi banyak bidang.
"Jumlah banyak itu kan karena ada bidang-bidang yang dirangkap dalam satu kementerian. Oleh Pak Prabowo, karena ingin ada pemfokusan pada program pada bidang itu maka kementerian itu dipecah," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/9/2024).
Muzani menyebut menteri-menteri yang akan dipilih Prabowo tentu memiliki keahlian dan profesional di bidangnya masing-masing.
Akan tetapi, ia masih enggan membeberkan jumlah kementerian serta siapa saja menteri yang akan ditunjuk Prabowo.
Wakil Ketua MPR RI hanya mengatakan proses penyusunan kabinet era pemerintahan selanjutnya sudah di tahap finalisasi.
"Saya bukan yang akan umumin, jadi saya gak paham. Cuma ya saya kira finalisasi sudah mulai mengerucut, (ke) portofolio, mungkin jumlah dan nama-nama," kata Muzani.