Riza mengatakan bahwa ada unsur aparat hukum termasuk Polda Bangka Belitung.

"Siapa pihak yang mau membantu itu siapa?" tanya Hakim.

"Dari pihak aparat hukum, Polda, ada dari pihak-pihak lain lagi," kata Riza.

Hakim saat merasa heran terkait pelibatan Polda Babel dalam konteks pemenuhan pasokan bijih timah untuk perusahaan pelat merah tersebut.

Riza menuturkan bahwa selama ini PT Timah memang kerap melibatkan unsur penegak hukum termasuk Polda Babel terutama untuk menertibkan penambang-penambang liar.

Hal itu, lanjut dia, telah ada sebelum dirinya menjabat sebagai Direktur Utama di PT Timah Tbk.

"Kami juga PT Timah pun selalu berkoordinasi dengan penegak hukum, Polda terutama Polda Babel mengenai mohon bantuan untuk penertiban perbantuan penegakkan hukum di sektor pertimahan," jawab Riza.

Riza juga mengatakan bahwa pelibatan penegak hukum itu dikarenakan pihaknya tak bisa berbuat banyak ketika terdapat penambang liar di wilayah IUP perusahaanya.

Karena itu kata dia PT Timah selalu bekerja sama dengan pihak kepolisian guna menindak masyarakat yang kerap menambang tanpa disertai izin.

"Sekian banyak masyarakat yang ada di sana sudah hidup dari sektor pertimahan. Beberapa usaha sudah dilakukan (untuk menindak penambang liar) termasuk di internal PT Timah juga sudah melakukan," jelasnya.

Setelah itu, Hakim coba menggali apakah dengan adanya grup New Smelter itu menambah produktivitas bijih di perusahaanya.

Riza pun mengaku sempat ada pasokan tambahan bijih.

Hanya saja dirinya mengaku tak tahu pasti berapa penambahan bijih timah yang berhasil pihaknya peroleh dari adanya grup New Smelter tersebut.

"Engga terlalu banyak juga sih Yang Mulia, tapi ada tambahan, detailnya saya enggak ini (ingat)," ucapnya.

Brigjen Mukti Juharsa Disebut Admin Grup New Smelter