Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) buka suara terkait rencana pemeriksaan kesehatan gratis yang menyasar 52 juta orang di tahun depan atau 2025 saat pemerintahan baru Prabowo – Gibran.

Plt. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid mengatakan, sedang dilakukan sinkronisasi program yang sudah ada dengan rencana pemerintahan mendatang itu.

Ia menerangkan, Kemenkes sebelumnya telah memiliki skrining kesehatan sesuai siklus kehidupan mulai bayi hingga dewasa, yang bisa dilakukan oleh masyarakat secara gratis.

Ada 14 jenis skrining yaitu diabetes melitus, hipertensi, stroke, jantung dan kanker serviks.

Kemudian kanker payudara, TBC, anemia, kanker paru, kanker usus, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), thalasemia, hipotiroid kongenital, dan hepatitis.

“Program pemerintahan baru itu ada program pemeriksaan kesehatan gratis. Ini kemudian kami integrasikan dengan kebijakan skrining kesehatan. Skrining kesehatan untuk deteksi dini ada 14 di transformasi primer yang sudah kami lakukan,” ujar Nadia saat di JW Luwansa, Jakarta, Kamis (26/9/2024).

Nantinya di era Presiden Prabowo, skrining kesehatan akan diperluas pemeriksaannya yakni ada pemeriksaan kolesterol, mata ataupun ginjal.

Dengan demikian, jumlah sasaran menjadi lebih luas lagi.

“Nah sekarang ditambahkan lebih banyak seperti kolesterol, pemeriksaan ginjal maupun pemeriksaan mata, itu yang ditambahkan dan memperbesar sasaran. Lebih banyak item lagi yang ditambahkan,” ungkap dia

“Jadi memang ada tambahan anggaran misalnya skrining HPV untuk kanker serviks, sasarannya lebih banyak sebelumnya 500 ribu orang nanti menjadi 2 juta orang sasarannya,” tambah Nadia.

Sebelumnya rencana pemeriksaan kesehatan itu diungkap kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan sekaligus anggota tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo-Gibran, Hasan Nasbi.

"Targetnya tahun depan itu untuk 52 juta penduduk untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Saya belum tahu persis nanti BPJS kesehatan akan jadi bagian dari pembiayaan atau disalurkan melalui apa," ujar dia dalam kegiatan BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (25/9/2024) 

Ia belum merinci detail program Prabowo-Gibran tersebut.

Adapun untuk skema pembayarannya atau anggaran, Hasan menyebut, biayanya hampir menelan Rp 5 triliun.