Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, yang juga adik dari presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengatakan investor dari China sudah siap untuk memberi modal pada program besar Prabowo, membangun jutaan hunian rakyat setiap tahun.

Hashim mengaku sudah beberapa kali ke luar negeri, termasuk ke Kelantan, Malaysia, dan dua kali ke Beijing untuk menemui calon investor atau pemodal.

Baca juga: Hashim Jelaskan Alasan Prabowo Ingin Hidupkan Lagi Kementerian Perumahan

Dari sowannya tersebut, Hashim mengatakan investor China sudah siap untuk berinvestasi pada program milik Prabowo.

“Saya berapa kali sudah keluar negeri, saya sudah 2 kali ke Beijing, kemarin saya pulang dari Kelantan. Ketemu dengan investor, ketemu dengan yang ingin berikan finance,” kata Hashim di acara HUT ke-26 Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI), di Hotel InterContinental Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2024).

Baca juga: Hashim Ungkap Mentan Amran Sulaiman jadi Menteri yang Paling Disayang Prabowo

“Dari China sudah siap, dari kemudian siap, banyak sudah mau bangun rumah-rumah untuk rakyat bisnis kita,” lanjutnya.

Menurut Hashim, program pembangunan jutaan rumah layak huni bukan saja amal kepada rakyat miskin Indonesia, tapi menguntungkan secara bisnis.

“Karena ini bukan hanya amal saja tapi menguntungkan, tapi ini adalah untuk rakyat miskin kita,” katanya.

Kata Hashim, kendati banyak orang yang skeptis terhadap program besar Prabowo ini, namun dirinya menegaskan pemerintah mampu, dan kebutuhan pendanaannya akan segera hadir.

“Orang banyak yang skeptis, ragu-ragu apakah kita mampu dan sebagainya. Saya bisa katakan dalam hal ini, kita mampu, dana akan ada, kita akan bangun,” kata Hashim.

Sebagai informasi Kementerian Perumahan jadi kementerian yang akan dihidupkan lagi pada era pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029.

Kementerian Perumahan sempat ditiadakan pada periode 1999-2004 oleh Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. 

Kementerian ini kemudian dihidupkan lagi pada dua periode masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2014. Namun Kementerian ini dilebur jadi satu dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hashim menjelaskan alasan dari pemisahan Kementerian Perumahan adalah karena program besar Prabowo Subianto yang ingin fokus membangun jutaan hunian untuk rakyat. Tak tanggung-tanggung, Prabowo mencanangkan pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan, dan 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahun selama lima tahun memerintah.

Baca juga: Yusril Bicara Peluang Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Akui Sudah Komunikasi dari sebelum Pilpres 2024

“Hampir 11 juta, kalau tidak salah 10,7 juta itu menunggu antrean Pak Menteri. Yang dilaksanakan sejak 10 tahun hanya 200 ribu unit. Ada setiap tahun 800 ribu, terus sampai sekarang hampir 11 juta keluarga menunggu rumah layak huni,” kata Hashim.

Kebutuhan pembangunan jutaan hunian ini disebut karena adanya backlog perumahan atau kesenjangan jumlah rumah yang terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Saat ini ada hampir 11 juta keluarga menunggu rumah layak huni. 

Angka itu membengkak lantaran sejak 10 tahun lalu, pembangunan unit rumah rakyat hanya berjalan 200 ribu unit, dari kebutuhan 1 juta unit. Kekurangan 800 ribu unit hunian itu menumpuk setiap tahun berjalan, hingga angkanya kini menjadi 11 juta unit.

Di sisi lain, ada 27 juta rumah yang dianggap pemerintah tidak layak huni. Sehingga kebutuhan rumah layak huni bagi rakyat, secara total menjadi 37 juta unit.

Apalagi perumahan tidak layak huni dinilai berkontribusi pada penyakit yang dialami masyarakat dan stunting pada anak-anak. Sebab kata Hashim, stunting bukan saja terjadi akibat kekurangan gizi, tapi juga ketidakmampuan rakyat mengakses air bersih, listrik yang memadai, atau hidup di lingkungan yang tidak sehat.

“Ini bisa berakibat kepada anak-anak dengan stunting. Karena stunting bukan hanya masalah gizi, tapi masalah lingkungan juga. Kalau anak-anak kecil kita minum air kotor dengan bakteri, dengan virus dan sebagainya, bisa mengakibatkan diare dan sebagainya. Nah Pak Prabowo sudah putuskan program besar,” jelas dia.