TRIBUNNEWS.COM - Juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak membeberkan tiga kriteria calon menteri yang diminta Presiden Terpilih, Prabowo Subianto untuk membantunya kelak di pemerintahan.

Dahnil menyampaikan, Prabowo membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin masuk kabinet dengan mensyaratkan tiga hal.

"Pak Prabowo memberikan kesempatan bagi siapa pun yang ingin berkontribusi dalam pemerintahan bila bisa memenuhi syarat yang diberikan Pak Prabowo," kata Dahnil, saat ditemui usai acara Deklarasi Ormas dan Pengukuhan Pengurus Besar Matahari Pagi Indonesia di Jakarta, Sabtu (28/9/2024), dikutip dari Wartakotalive.com.

Kriteria pertama, lanjut Dahnil adalah calon menteri dalam kabinet harus memiliki integritas.

Hal tersebut seiring dengan komitmen Prabowo yang ingin memberantas korupsi.

Kedua, harus memiliki kompetensi, karena sejak awal, Prabowo ingin membentuk kabinet zaken atau kabinet menteri yang mengurus berbagai hal spesifik dalam pemerintahan.

Sehingga, calon menteri Prabowo nantinya harus memiliki kompetensi.

Kemudian, kriteria ketiga harus loyal.

Loyalitas di sini dinilai penting oleh Prabowo, karena Ketua Umum Partai Gerindra tersebut ingin memastikan kapten dalam koalisi pemerintahan adalah Prabowo.

"Dengan Pak Prabowo sebagai panglima, mereka yang menjadi menteri Pak Prabowo harus tegak lurus dengan berbagai agenda pembangunan yang sudah dibuat Pak Prabowo," ucap dia.

Prabowo Sudah Kantongi Nama-nama Calon Menteri

Dahnil juga menyebutkan, Prabowo kini sudah mengantongi beberapa nama yang akan dipilih sebagai menteri dalam kabinetnya kelak.

Baca juga: Meski Tak Ikut Dipanggil Prabowo ke Hambalang, PDIP Yakin Megawati & Prabowo Tetap Satu Hati

Prabowo pun sedang mempertimbangkan semua nama-nama itu, baik yang diusulkan oleh partai politik maupun yang diusulkan oleh kelompok lain, seperti organisasi kemasyarakatan, kelompok profesi, dan sebagainya.

Dahnil menjelaskan, dari partai politik, ia menyebutkan, Prabowo akan memprioritaskan nama-nama dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Sementara itu, untuk kelompok lainnya, sedang dipertimbangkan berdasarkan usulan kelompok masyarakat, ormas, kelompok profesi buruh tani-nelayan, relawan, dan lain-lain.