TRIBUNNEWS.COM - Kader PDIP tidak ikut dipanggil oleh Presiden Terpilih 2024, Prabowo Subianto ke rumah pribadinya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (27/9/2024) lalu.

Padahal, sejumlah tokoh penting dipanggil oleh Prabowo di kediamannya itu, jelang pelantikan presiden dan wakil presiden 2024-2029 serta pengumuman menteri dalam kabinetnya bersama Gibran Rakabuming Raka nanti.

Meski tidak ikut dipanggil, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah memastikan hubungan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Gerindra itu baik-baik saja.

Said menegaskan bahwa partai banteng tidak masalah dengan hal tersebut, bahkan jika kader PDIP tidak masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran sekalipun.

"PDIP sejauh ini belum ada yang datang, karena bagi PDIP datang dan tidaknya PDIP dengan Gerindra, Ibu Mega dengan Pak Prabowo tetap satu hati," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Said menilai wajar jika Prabowo memanggil banyak tokoh ke Hambalang, karena dia merupakan Presiden Terpilih RI.

Adapun, sejumlah tokoh yang dipanggil oleh Prabowo ke Hambalang di antaranya adalah Asisten Khusus Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Kemudian, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, dan sejumlah elite Partai Gerindra dan Kabais Letnan Jenderal TNI Yudi Abrimantyo. 

Menurut Said, Prabowo mulai menyeleksi kandidat yang akan menjadi menterinya nanti dan pemanggilan tersebut merupakan bagian dari profiling dari para pembantunya di kabinet nanti.

"Wajar-wajar saja kalau banyak tokoh dipanggilin atau datang satu per satu ke Hambalang karena bagaimanapun de facto dan de jure, Pak Prabowo adalah presiden terpilih," ungkapnya.

"Pak Presiden terpilih mulai menyeleksi, mulai melihat profil orang, profil tokoh baik yang di partai politik maupun yang non-partai politik. Itu kan memang kewenangan yang melekat pada presiden terpilih," imbuh Said.

Baca juga: Prabowo Panggil Sejumlah Tokoh ke Hambalang Jelang Pengumuman Menteri, Kader PDIP Tak Ikut Dipanggil

Sementara itu, soal pertemuan Megawati dan Prabowo, Said mengatakan tinggal menunggu hari.

Namun, jadwal pertemuan kedua tokoh itu masih dirahasiakan hingga saat ini.

"Bagi PDIP, detik-detik pertemuan Ibu Megawati dan Pak Prabowo tinggal menunggu hari," kata Said.

Di sisi lain, Said meminta agar rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati itu tidak ditafsirkan macam-macam, karena pertemuan tersebut merupakan wujud para pemimpin bangsa yang akur.

"Pada saat yang sama ketika bertemu, tolonglah harapan saya letakkan pertemuan ini untuk menunjukkan bahwa para pemimpin kita adem-adem saja, akur-akur saja, baik-baik saja silaturahmi terbangun," jelasnya.

Said membantah bahwa pertemuan Prabowo dan Megawati sebagai langkah bagi-bagi kekuasaan. 

Dia memastikan kabar tersebut tidaklah benar.

"Kalau itu memang yang diinginkan oleh kita semua maka tidak ada tempat bahwa pertemuan itu bagian dari bagi-bagi kursi kekuasaan. Tidak ada itu. Bahwa pertemuannya itu dalam waktu dekat, pasti," pungkasnya.

Kabinet Prabowo-Gibran Diumumkan 21 Oktober

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, sempat membocorkan bahwa kabinet baru Prabowo-Gibran akan diumumkan pada 21 Oktober mendatang.

Lalu, sidang kabinet Prabowo-Gibran akan digelar pada 23 Oktober 2024.

Adapun pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029 nanti rencananya dilaksanakan pada 20 Oktober 2024.

Luhut pun mengatakan Prabowo juga sudah bilang kepadanya akan dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober itu.

"Kemarin dia bilang mengaku dilantik tanggal 20 (Oktober), 21 aku umumkan kabinet ku aku lantik, terus sidang kabinet 23," kata Luhut pada acara peluncuran buku Sea Power Indonesia di Era Indo Pasifik karya Laksamana TNI (Purn) Marsetio di Wisma Elang Laut, Menteng, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Sebagai informasi, kabarnya, Prabowo akan menambah jatah kursi kementerian hingga lebih dari 40 di kabinet pemerintahannya bersama Gibran mendatang.

Atas dasar itu, banyak pihak yang menduga bahwa Prabowo sedang bagi-bagi kekuasaan, mengingat pemerintahan Prabowo mendatang didukung koalisi yang besar, yakni Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Kendati demikian, hingga kini jumlah pasti kementerian Prabowo-Gibran itu masih dalam tahap pembahasan.

Pasalnya, belum ada pernyataan resmi mengenai jumlah kementerian yang akan mengisi Kabinet Prabowo-Gibran tersebut.

(Tribunnews.com/Rifqah/Igman Ibrahim)