Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jelang transisi pemerintahan baru pada Oktober mendatang, sejumlah nama calon menteri mulai beredar. 

Salah satu yang jadi sorotan adalah sosok pengisi kursi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengganti Erick Thohir. 

Baca juga: Ditanya Kemungkinan Jadi Menko di Kabinet Prabowo-Gibran, AHY Bilang Begini

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah berharap pemerintahan terpilih Prabowo-Gibran dapat memperbaiki perekonomian Indonesia dengan melakukan transformasi di tubuh BUMN. 

Salah satunya, memilih sosok profesional untuk menghindari singgungan kepentingan dari orang yang berjasa atau terlibat aktif dalam Pilpres 2024. 

"Sebagai evaluasi salah satu alternatif kata kuncinya sebisa mungkin hindari orang-orang yang berjasa atau paling tidak dalam aktivitas pilpres kemarin terlibat secara utama salah satunya adalah timses," kata Dedi dalam diskusi Polemik Trijaya bertajuk 'Menerawang Kabinet Ekonomi Prabowo' di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9/2024).

Dedi menyinggung BUMN era pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf, di mana Erick Thohir disebutnya punya banyak beban dalam aktivitas ekonomi maupun politik.

"Pertemanan dan kepentingan politik yang terlalu besar mau tidak mau itu tidak bisa dihindari oleh Erick Thohir, karena mungkin ia adalah tokoh yang telah berjasa dalam proses pemenangan Prabowo," ucapnya.

Adapun beberapa nama yang beredar pengisi menteri BUMN di antaranya Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, eks Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad hingga Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. 

Baca juga: Isu PDIP Dapat Jatah Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Puan Maharani: Tunggu Saja

Ia menilai jika BUMN dipimpin oleh sosok dari lingkaran tim sukses, pengelolaan perusahaan negara dikhawatirkan dikuasai secara politik.

"Secara teknis perlu dihindari Erick Thohir dan wakilnya Kartika Wirjoatmojo. kemudian Wahyu Sakti Trenggono yang termasuk timses juga dan Pak Rosan selaku Ketua Timses. Saya kira kalau harus menempatkan mereka ditempatkan di tempat yang lain, jangan sampai di BUMN," ujar Dedi. 

Dengan diisi profesional, BUMN diharapkan bisa menjadi pilar ekonomi negara. 

Kendati begitu Dedi tak menampik masih ada kemungkinan sosok pengisi menteri BUMN tak murni 100 persen profesional, alias sosok yang dipilih masih bersinggungan dengan politik.

"Saya kira kondisi ekonomi ke depan harus lebih powerful dan juga dengan tokoh-tokoh yang paling minim pengaruhnya dari aktivitas politik. Meskipun dia tokoh politik tidak ada masalah sepanjang dia bisa menahan diri dari godaan mitra-mitra politiknya," pungkasnya.