TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil survei yang dilakukan Indikator Politik terungkap  mayoritas publik menginginkan adanya oposisi yang kuat di DPR untuk mengontrol jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran.

Berdasarkan survei Indikator 55,8 persen responden menginginkan adanya oposisi yang kuat di DPR.

Kemudian 29,4 persen responden menginginkan partai-partai di DPR sebaiknya bergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Prabowo.

Serta 14,8 persen tidak memberikan jawaban.

Selain itu, menurut survei Indikator,  45 persen responden setuju jika PDIP bergabung dengan koalisi pemerintah Prabowo-Gibran.

Kemudian 39,1 persen responden menyatakan tidak setuju, dan 15,9 persen responden tidak memberikan sikap.

Baca juga: Survei Indikator: 73,3 Persen Publik Setuju Koalisi KIM Plus DIbentuk

Masih menurut survei tersebut, yang lebih banyak setuju PDIP bergabung dengan koalisi pemerintah Prabowo-Gibran adalah kelompok usia yang cenderung semakin tua, etnis Jawa, Madura, non Islam, pendidikan dan pendapatan semakin rendah, orang pedesaan, di wilayah Jateng, Jawa Timur, Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, Lampung, Suatera Selatan dan Maluku-Papua.

Kemudian berdasarkan basis pemilih saat Pilpres 2024, basis Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran lebih banyak menyatakan setuju PDIP bergabung dengan pemerintah.

Sementara untuk basis pemilih Anies-Muhaimin lebih banyak menyatakan tidak setuju.

Meskipun begitu, masih menurut survei, 73,3 persen responden menyatakan setuju pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

KIM Plus adalah koalisi partai politik pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 ditambah partai politik pendukung Anies-Muhaimin di antaranya PKB, PKS, dan NasDem, serta partai politik pendukung Ganjar-Mahfud yakni PDIP.

Baca juga: Survei Indikator: Kepuasan Publik terhadap Jokowi 75 Persen, Melorot 7 Persen 

Peneliti Utama Indikator, Hendro Prasetyo mengatakan berdasarkan hasil survei terkait isu-isu mutakhir di antaranya terkait KIM Plus sekitar 33,7 persen warga tahu tentang KIM Plus. 

"Dari yang mengetahui mayoritas setuju dengan terbentuknya KIM plus yaitu 73,3 persen," kata Hendro dalam rilis Temuan Survei Nasional: Evaluasi Publik Terhadap 10 Tahun Kepemimpinan Joko Widodo yang tayang di YouTube, Jumat (4/10/2024). 

Ia menjelaskan secara demografi pengetahuan publik terhadap KIM Plus lebih besar pada kelompok laki-laki usia 22-40 tahun dari etnis Sunda, Batak, Minang, Betawi dan Bugis, pendidikan dan pendapatan menengah atas, orang perkotaan, wilayah Sumut, Sumbar, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Sulawesi dan Maluku-Papua.

"Dari yang mengetahui, mayoritas setuju. Tingkat persetujuan lebih rendah pada kelompok usia paling muda, etnis Minang dan Melayu, wilayah Jakarta dan Maluku-Papua," kata Hendro.

Meski begitu, masih menurut survei yang sama, mayoritas responden dengan angka 55,8 persen menginginkan adanya oposisi yang kuat di DPR untuk mengontrol jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran.

Publik Yakin Pemerintahan Prabowo

Hasil survei Indikator pun mengungkap sebanyak 18,5 persen sangat yakin dan 64,9 persen publik yakin Prabowo Subianto mampu memimpin Indonesia ke depan menjadi lebih baik.

"Jumlahnya kalau kita gabungkan menjadi 83,4 persen. Jadi ini tinggi sekali keyakinan warga saat ini, sekaligus menunjukkan harapan sebenarnya," ujar peneliti utama Indikator, Rizka Halida, dalam rilis Survei yang disiarkan Channel Youtube Indikator Politik Indonesia, Jumat (4/10/2024).

Empat Persoalan Mendesak yang Harus Diselesaikan Pemerintahan Prabowo

Selain itu, Indikator Politik juga menanyakan kepada responden masalah mendesak yang harus diselesaikan  pemimpin nasional lima tahun ke depan.

Dalam survei itu, terdapat empat jawaban yang mendapatkan proporsi di atas 10 persen.

"Di sini yang paling banyak dinilai sebagai permasalahan mendesak adalah mengendalikan harga kebutuhan pokok, 29,7 persen. Kemudian menyediakan lapangan kerja atau pengangguran, 19,3 persen," ungkap Rizka.

Kemudian selanjutnya, adalah tentang kemampuan mengurangi kemiskinan sebesar 12,7 persen dan pemberantasan korupsi, 10,1 persen.

"Ini empat jawaban teratas. 10 persen ke atas yang menurut warga harus diselesaikan pemimpin nasional lima tahun ke depan. Masalah lain banyak juga yang dijawab oleh publik, tetapi itu empat yang teratas kaitannya terutama dengan ekonomi dan pemberantasan korupsi," kata Rizka.

Diketahui survei ini dilakukan pada periode 22-29 September 2024.

Jumlah responden sebanyak 1.200 warga Indonesia. 

Sementara itu, sampel tambahan diambil dari 11 provinsi terbesar, yakni Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, dan Sulawesi Selatan dengan masing-masing wilayah terdapat 300 responden, sementara Sumbar menjadi 200 responden.

Metode survei yang dipakai adalah multistage random sampling.

Margin of error sekitar 2,3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.