TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Tiga belas hari lagi, Prabowo Subianto akan dilantik jadi Presiden RI, tepatnya 20 Oktober 2024.

Jelang pelantikan presiden jauh-jauh hari beredar kabar Prabowo akan menambah jumlah kementerian di kabinet pemerintahannya jadi 44 kementerian.

Seperti diketahui saat ini pemerintahan Jokowi hanya ada 34 kementerian.

Jika benar maka akan ada penambahan 10 kementerian.

Sejauh ini Tribunnews.com, Senin (7/10/2024), mencatat setidaknya tiga kementerian baru yang mengemuka ke publik.

Yakni Kementerian Perumahan, Kementerian Penerimaan Negara, dan Kementerian Haji.

Kementerian Penerimaan Negara

Presiden terpilih Prabowo Subianto kabarnya  akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara.

Prabowo akan memisahkan sektor pajak dan bea cukai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Rencana Prabowo membentuk Kementerian Penerimaan Negara dan memisahkan pajak-bea cukai dari Kemenkeu diungkapkan Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Burhanuddin Abdullah.

Hal tersebut dikatakan Burhanuddin dalam acara UOB Economic Outlook 2025 di Hotel Kempinski, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

“Yang pertama yang akan diubah kelembagaannya adalah penerimaan negara. Mudah-mudahan Insyaallah akan ada Menteri Penerimaan Negara,” kata Burhanuddin dikutip dari kanal YouTube UOB Indonesia.

Burhanuddin menjelaskan, Prabowo akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara untuk mendukung program-program strategisnya selama lima tahun ke depan.

Program tersebut meliputi makan bergizi gratis, perbaikan infrastruktur pendidikan, mempercepat pendidikan dokter, dan lumbung pangan nasional.

Salah satu program yang menelan anggaran besar adalah makan bergizi gratis.

Kementerian Perumahan

Wacana pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Pengembangan Perkotaan kini mulai mengerucut beberapa waktu lalu.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran di Bidang Perumahan, Panangian Simanungkalit, menyebutkan wacana pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Pengembangan Perkotaan diusulkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), dan Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI).

Tim Satuan Tugas (Satgas) Perumahan dilaporkan telah terbentuk dan diketuai Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo.

Tim Satgas disebut sudah melakukan 4 kali pertemuan untuk menjaring aspirasi terkait rekomendasi kebijakan perumahan dalam kabinet baru mendatang.

”Pembahasan tentang penguatan sektor perumahan tengah dilakukan melalui rangkaian pertemuan dengan sejumlah pemangku kepentingan yang terkait pendanaan, suplai dan permintaan,” ujar Panangian, saat dihubungi Selasa (6/8/2024), seperti dikutip dari Kompas.id.

Kementerian Haji

Wacana pembentukan Kementerian Haji disuarakan oleh asosiasi perjalanan haji dan umrah.

Jika wacana ini diwujudkan pemerintahan Prabowo maka akan ada  pemisahan nomenklatur Kementerian Agama menjadi Kementerian Agama dan Kementerian Haji.

Namun demikian, Juru Bicara Kementerian Agama (Kemenag) Sunanto mengatakan sampai saat ini belum ada pembicaraan di kalangan internal Kementerian Agama terkait hal tersebut.

Menurut dia hal itu menjadi kewenangan Presiden terpilih Periode 2024-2029 Prabowo Subianto.

Untuk itu, ia menegaskan Kementerian Agama akan mendukung apapun keputusan Prabowo ke depannya.

 Terlebih, kata dia, Kementerian Agama tidak memiliki kewenangan soal itu.

"Nggak ada. Belum ada pembicaraan. Karena itu kan kebijakan presiden. Maka kita ikut saja," kata Sunanto saat Media Gathering di kawasan Jakarta Pusat pada Senin (7/10/2024).

"Ya karena itu bukan kewenangan kementerian agama juga, apapun kebijakan pemerintahan baru, pasti akan kami laksanakan," sambung dia.

Namun demikian, menurutnya, perlu ada kajian yang matang apabila pemisahan tersebut akan dilakukan.

Apalagi karena hal tersebut tidak hanya soal pisah atau tidak pisah melainkan juga perlu dipertimbangkan berbagai aspek termasuk infrastruktur.

Ia pun menegaskan Kementerian Agama pasti akan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintahan yang akan datang.

"Apakah mau dipisah atau enggak, berartikan ada asumsi apa politik yang lain ya, bahwa ada kegiatan yang perlu dioptimalkan atau memang. Tapi kan, sekali lagi perlu ada kajian yang lebih matang ya. Tidak hanya buru-buru soal pisah dan tidak pisah ya, insfrastrukturnya dan sebagainya," kata dia.

"Kalau misalnya mau dimintain pendapat pasti akan kami dukung ya kebijakan-kebijakan yang mau diambil," sambung dia.