TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengklaim bahwa wacana tunjangan perumahan untuk anggota DPR periode 2024-2029 sudah dibahas sejak dua tahun lalu. 

Diketahui, anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak akan mendapatkan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA). 

Namun, nantinya anggota DPR RI akan mendapatkan uang tunjangan perumahan setiap bulannya sebagai absennya fasilitas RJA itu.

Meski sudah dikaji dua tahun, Indra mengatakan bahwa wacana itu tetap akan dibahas bersama Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI 2024-2029 jika sudah terbentuk. 

"Ya, jadi kajian tentang ini kami sudah buat wacana ini dari dua tahun lalu ya, menghitung kalau ada pergantian dewan ini ke depannya seperti apa gitu," kata Indra di Kawasan Kalibata, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Menurutnya, wacana itu akan tetap mempertimbangkan efisiensi dan akuntabilitasnya. 

"Kajian ini kami sampaikan kepada pimpinan begitu, kalau dalam bentuk tunjangan seperti apa, kalau di revitalisasi seperti apa," ucapnya. 

Indra mengatakan, rumah dinas di Kalibata sering terkena banjir jika turun hujan. 

Sehingga, perlu pembongkaran struktur rumah dinas jika digunakan. 

"Jadi atap ini memang harus diganti, strukturnya harus perbaiki dan tentunya karena ini berhimpitan, kompleks ini dengan saluran sungai yang sekarang sudah makin mengecil karena ada hunian-hunian lain gitu ya, itulah yang setiap musim hujan pada saat hujan besar itu air itu naik ke jalanan dan itu membuat ketidaknyamanan," ujar Indra.

"Kalau hujannya besar sekali pasti naik ke dalam rumah di sisi selatan dan sisi timur, tidak tinggi airnya hanya selutut hanya semata kaki, tapi tentu itu sangat mengganggu," lanjutnya. 

Baca juga: Sekjen DPR RI: Kalau untuk Hunian Pejabat Negara, Rumah Dinas di Kalibata di Bawah Standar Layak

Indra mengungkapkan, tidak sedikit anggota DPR yang memakai anggaran pribadi untuk perbaikan RJA.

Menurutnya, butuh anggaran yang lebih besar jika Rumah Jabatan Anggota (RJA) dipertahankan.

Besaran Tunjangan Menyesuaikan Biaya Hunian