TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara soal kabar yang menyebutkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menolak PDI Perjuangan masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Menurutnya, sampai hari ini Prabowo maupun Jokowi tidak pernah secara spesifik berbicara soal kabinet.

"Saya belum dengar Pak Jokowi meminta itu ya, karena sampai dengan hari ini tidak pernah Pak Jokowi kemudian atau Pak Prabowo membicarakan kabinet," ujar Dasco saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024). 

Wakil Ketua DPR RI ini memastikan kalau Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Presiden saat ini, tidak pernah mencampuri urusan kabinet Prabowo-Gibran.

Dasco mengutip ucapan Jokowi bahwa Prabowo sebagai presiden terpilih punya hak prerogatif dalam penyusunan menteri di kabinet.

"Karena pada prinsipnya Pak Jokowi memberikan hak prerogatif itu kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih," tutur dia.

"Jadi kalau ada isu-isu di medsos ya saya anggap itu hanya dinamika saja seperti itu," tukas Dasco.

Sebelumnya, isu Jokowi menolak PDIP gabung kabinet Prabowo-Gibran beredar menjelang pelantikan dan pengumuman kabinet pemerintahan Prabowo.

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani meminta awak media mengkonfirmasi langsung isu itu kepada Jokowi

"Tanya Pak Jokowi. Tanya Pak Jokowi," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Di sisi lain, Ketua DPR RI itu mengatakan pihaknya masih belum bisa merinci apakah PDIP akan segera masuk ke dalam kabinet Prabowo.

Ia pun meminta awak media menunggu setelah pelantikan Prabowo sebagai presiden terpilih RI.

"Nanti lihat pada waktunya. Iya (abis pelantikan Prabowo)," pungkasnya.

Diberitakan saat dikonfirmasi wartawan Jokowi menegaskan bahwa penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, 100 persen hak prerogatif presiden terpilih.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi usai menjadi Inspektur Upacara dalam upacara HUT TNI di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10/2024).

Jokowi menyampaikan hal itu menanggapi soal kemungkinan Prabowo akan berkonsultasi dengannya mengenai penyusunan kabinet.

"Mengenai kabinet itu hak, 100 persen hak prerogatif presiden," kata Jokowi, dikutip Kompas.com.

Ia pun memastikan proses transisi pemerintahan kepada Prabowo Subianto berjalan dengan mulus.

"(Transisi pemerintahan) berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik. Enggak ada masalah," ungkap Jokowi.

Menurutnya, untuk mendukung transisi, segala badan dan peraturan perundang-undangan sudah bisa diselesaikan. Cara-cara tersebut akan semakin memuluskan keberlanjutan.

"Badan-badan perlu dipersiapkan sebelum pelantikan saya kira, undang-undang, juga bisa diselesaikan,” imbuhnya.

“Saya kira akan memuluskan keberlanjutan, akan melancarkan nanti memuluskan juga di hari pelantikan di tanggal 20 Oktober mendatang," lanjutnya.

Baca juga: Jokowi Dikabarkan Tolak PDI Perjuangan Masuk Kabinet Prabowo, Begini Kata Puan Maharani

Sebagai informasi, Jokowi akan purnatugas pada 20 Oktober 2024 seiring dengan pelantikan Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih.

Jokowi dalam beberapa kesempatan juga telah meminta jajarannya untuk mendukung proses transisi. 

Sementara itu, mengenai rencana pertemuan antara Prabowo dengan Megawati Soekarnoputri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat angkat bicara. 

Jokowi menilai pertemuan tersebut sangat baik.

Hal itu ia sampaikan usai meresmikan RSUD Kefamenanu, Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu, (2/10) lalu.

"Ya saya kira baik pertemuan itu," kata Jokowi.

Menurut Jokowi komunikasi antar tokoh tokoh bangsa sangat penting terutama untuk kemajuan bangsa dan negara.

"Sehingga komunikasi antar tokoh-tokoh bangsa bisa sambung untuk kemajuan negara, untuk kemajuan bangsa," ujarnya. 

Meski telah menyampaikan itu di media, namun santer juga beredar kabar Jokowi ternyata tak merestui rencana pertemuan antara Prabowo dengan Megawati itu.

Sumber lain yang ditemui Tribunnews mengatakan Jokowi tidak merestui rencana pertemuan kedua tokoh pimpinan partai tersebut.

Apalagi, diketahui jika hubungan Presiden Jokowi tidak baik-baik saja dengan Megawati, pada Pilpres 2024, lalu.

Sumber itu menyebut jika Presiden Jokowi kurang berkenan jika Prabowo dekat dengan Megawati.

Termasuk, soal kemungkinan PDIP bergabung di pemerintahan Prabowo.

“Jokowi tak ‘restui’ pertemuan itu,” ungkapnya. (*)