TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal aksi protes para hakim persidangan yang meminta peningkatan kesejahteraan, termasuk soal kenaikan gaji pokok bulanan.

Terkait hal itu, Jokowi mengatakan tuntutan kenaikan gaji sedang dalam proses perhitungan.

"Semuanya baru dihitung, dan dikalkulasi," ujar Jokowi di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024), dikutip dari Kompas.com.

Jokowi menjelaskan, saat ini pemerintah masih mengkaji terkait isu ini dengan melibatkan beberapa kementerian, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), serta Kementerian Keuangan (Menkeu).

"Semuanya masih dalam kajian dan perhitungan di Menpan, Menkumham, dan Kemenkeu," kata Jokowi.

Prabowo Pastikan Kesejahteraan Hakim Ditingkatkan

Terpisah, Prabowo Subianto melalui panggilan telepon bersama Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan menjelang pemerintahannya nanti, kesejahteraan hakim akan ditingkatkan.

Diketahui, panggilan telepon kepada Prabowo dilakukan Dasco saat audiensi DPR RI dengan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI), Selasa.

"Saya memang menaruh perhatian yang sangat besar sudah sejak lama terhadap para hakim. Saya berpendapat bahwa yudikatif kita harus sangat kuat dan karena itu dari dulu pendapat saya."

"Saudara-saudara boleh cek di semua pidato saya, di berbagai tulisan saya, Saudara bisa pelajari rekam saya, rekam jejak ucapan-ucapan saya," ucap Prabowo dalam sambungan telepon Dasco, yang terdengar di ruang rapat DPR.

Prabowo menginginkan hakim bisa diperbaiki kualitas hidupnya.

Sehingga, para hakim bisa mandiri dan bisa menjalankan tugasnya sebagai hakim dengan sebaik-baiknya.

Baca juga: Prabowo Menelepon Dasco saat Audiensi DPR: Janji Naikkan Gaji Hakim, Disambut Tepuk Tangan

"Karena itu dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik."

"Itu pandangan saya dari dulu. Dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji. Tapi ini adalah keyakinan saya," lanjut Prabowo secara virtual.

Lebih lanjut, Prabowo pun berharap para hakim bisa bersabar menunggu pelantikannya sebagai presiden RI.

Dia pun berharap perbaikan gaji hakim bisa menghilangkan korupsi di Indonesia.

"Jadi saya minta para hakim sabar sebentar."

"Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim, karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi," pungkas Prabowo.

Poin Tuntutan Hakim

Sebelumnya, Juru Bicara Gerakan SHI, Fauzan Arrasyid, mengungkapkan ribuan hakim di Indonesia melakukan aksi cuti massal selama lima hari.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes agar kesejahteraannya ditingkatkan.

Diketahui, gaji dan tunjangan hakim saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012. 

Sejak PP tersebut ditetapkan, gaji dan tunjangan para hakim di Indonesia tidak pernah mengalami kenaikan. 

Gaji pokok hakim berkisar antara Rp 2 juta hingga Rp 4 juta.

Padahal, untuk mencapai gaji Rp 4 juta, hakim Golongan III harus mengabdi setidaknya selama 30 tahun, sedangkan hakim Golongan IV perlu mengabdi selama 24 tahun. 

Adapun untuk tunjangannya, hakim di Indonesia paling rendah adalah Rp 8,5 juta untuk hakim pratama di pengadilan kelas II, dan paling tinggi Rp 24 juta untuk hakim utama di pengadilan kelas IA khusus. 

SHI mengkaji, tunjangan jabatan hakim yang layak untuk tahun 2024 seharusnya adalah 242 persen dari tunjangan jabatan tahun 2012. 

Jika kajian SHI yang menjadi dasar tuntutan, maka tunjangan minimal bagi seorang hakim menjadi Rp 20,57 juta untuk hakim pratama di pengadilan kelas II dan Rp 58 juta untuk hakim utama di pengadilan kelas IA khusus.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Igman Ibrahim)(Kompas.com)