Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Hakim Tak Minta Gaji Tinggi Seperti Komisaris atau Direktur, Minta Hidup Layak Tak Ingin Mati Konyol

Hakim tak minta gaji tinggi seperti Komisaris Pertamina/Direktur Bank Mandiri, mereka minta kelayakan hidup karena gajinya setara uang jajan Rafatar.

Editor: Theresia Felisiani
zoom-in Hakim Tak Minta Gaji Tinggi Seperti Komisaris atau Direktur, Minta Hidup Layak Tak Ingin Mati Konyol
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Anggota Solidaritas Hakim Indonesia saat audiensi dengan Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024). Pertemuan tersebut beragendakan mendengar aspirasi Solidaritas Hakim Indonesia terkait peningkatan kesejahteraan hakim. Hakim tidak minta gaji tinggi seperti Komisaris Pertamina atau Direktur Bank Mandiri, mereka minta kelayakan hidup karena gajinya hanya setara uang jajan Rafatar.  TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Selain mendatangi gedung Mahkamah Agung (MA), Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) juga menyambangi pimpinan DPR RI untuk masalah soal gaji mereka yang tak pernah naik selama 12 tahun. 

Di hadapan para wakil rakyat itu, mereka curhat gaji yang diterima saat ini tak cukup menghidupi keluarganya.

Untuk diketahui, saat ini hakim yang baru diangkat menerima pendapatan bersih sekitar Rp 12 juta. Itu terdiri dari gaji pokok Rp 3,5 juta dan tunjangan Rp 8,5 juta. 

Koordinator SHI, Rangga Lukita Desnata menyebut gaji yang diterima para hakim itu sama seperti uang jajan Rafathar, anak Raffi Ahmad, untuk tiga hari. 

"Kami tidak minta tinggi-tinggi seperti Komisaris Pertamina atau Direktur Bank Mandiri, [kami minta] kelayakan hidup, gaji kami saat ini itu bisa kayak uang jajan Rafathar tiga hari," ujar Rangga di depan pimpinan DPR seperti Sufmi Dasco Ahmad hingga Cucun Syamsurijal di Gedung DPR, Selasa (8/10). 

"Rafathar itu anak selebgram, anak artis Raffi Ahmad. Sedangkan kami punya tanggungan anak istri, orang tua," kata Rangga.

Ia pun bercerita, uang Rp 12 juta dengan tanggung jawab hakim tidak setara. Katanya, untuk dibagi-bagi ke keluarga saja tidak mencukupi. 

BERITA REKOMENDASI

"Anggap aja penghasilan baru dianggap diangkat jadi hakim Rp 12 juta (rinciannya) tunjangan Rp 8,5 juta dan gaji pokok Rp 3 jutaan," kata Rangga.

"Setengahnya sudah kami kasih kepada istri untuk biaya sekolah anak, makan sehari hari. Setengah lagi kami pegang Rp 6 sampai Rp 7 juta. Kalau kami pakai motor rentan sekali, diserempet pihak berperkara bisa mati konyol. Setidaknya kami ambil kredit mobil," urai dia.

Baca juga: Kisah Pilu Hakim Tuntut Kenaikan Gaji, Tak Mampu Mudik hingga Meninggal di Kamar Kost

Rangga menuturkan, mobil yang diambil pun bukan mewah. Belum lagi bila para hakim ingin membeli rumah

"Mobil gak perlu mahal mahal, yang Rp 100 juta saja, paling mahal Rp 200 juta. Kami bayar DP. Dari Rp6, 7 juta, buat cicilan Rp 2-3 juta, sisanya Rp 3 juta. Hakim juga ingin punya rumah, tidak perlu megah dan mewah," kata dia.

"Lalu kami ambil rumah ambil DP Rp 50 juta, ngumpulin lagi. Habis, Pak," kata Rangga.

Rangga mengatakan pihaknya hanya meminta keadilan atas pendapatan para hakim. Meski profesi hakim dijuluki sebagai wakil Tuhan, dia mengaku kehadirannya kali ini sebagai masyarakat biasa. 

Menurut Rangga, sejak 2012 gaji pokok dan tunjangan jabatan hakim tak pernah naik. Dia menilai jumlah gaji tersebut telah menzalimi para hakim.

"Menurut kami ini sangat menzalimi kami, kenapa? Bahkan pada tahun 1994 pada saat pemerintahan di masa pak Soeharto gaji hakim itu statusnya masih PNS, besarannya dua kali lipat dari gaji PNS biasa di pengadilan," kata Rangga. 

"Tapi saat ini gaji kami dilampaui oleh jabatan-jabatan tertentu PNS di Satker kami, itu sangat mengecewakan bagi kami," imbuhnya.

Sementara, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pihaknya tidak diam. Menurut Dasco, DPR selama ini telah memantau lewat media terkait keluhan para hakim

DPR, kata Dasco, juga telah berkoordinasi dengan para lembaga terkait seperti MA, Kemenpan-RB, Kementerian Keuangan, hingga Kemenkumham. 

"Hari ini kami tidak hanya mendengarkan aspirasi tapi kami juga segera mendorong hasil koordinasi-koordinasi yang dilakukan oleh DPR RI kepada Kementerian-kementerian terkait," katanya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Adies Kadir dan Cucun Ahmad Syamsurijal memimpin audiensi dengan Solidaritas Hakim Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024). Pertemuan tersebut beragendakan mendengar aspirasi Solidaritas Hakim Indonesia terkait peningkatan kesejahteraan hakim. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Adies Kadir dan Cucun Ahmad Syamsurijal memimpin audiensi dengan Solidaritas Hakim Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024). Pertemuan tersebut beragendakan mendengar aspirasi Solidaritas Hakim Indonesia terkait peningkatan kesejahteraan hakim. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Di tengah audiensi itu, Dasco kemudian tiba-tiba menelepon Presiden Terpilih Prabowo Subianto. 

"Ini ada perwakilan hakim. Mohon izin bicara, Pak," kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Para hakim itu pun langsung bertepuk tangan mendengar suara Prabowo.

Lewat sambungan telepon, Prabowo berjanji akan memerhatikan kesejahteraan hakim saat memimpin nanti. Ia pun meminta para hakim untuk sabar hingga dirinya dilantik pada 20 Oktober mendatang. 

"Saya berpendapat yudikatif kita harus sangat kuat. Dan karena itu dari dulu pendapat saudara boleh cek semua pidato saya juga tulisan saya bisa dipelajari rekam jejak ucapan saya," kata Prabowo di ujung telepon. 

"Saya sangat berpendapat para hakim harus diperbaiki kualitas hidupnya," sambungnya.

Mendengar itu, para perwakilan hakim yang hadir kembali bertepuk tangan.

"Saya minta para hakim sabar sebentar begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat dan saya menjalankan. Saya benar-benar akan memperhatikan hakim." tutur Sang Menhan.

Anggota Solidaritas Hakim Indonesia saat audiensi dengan Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024). Pertemuan tersebut beragendakan mendengar aspirasi Solidaritas Hakim Indonesia terkait peningkatan kesejahteraan hakim. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Anggota Solidaritas Hakim Indonesia saat audiensi dengan Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024). Pertemuan tersebut beragendakan mendengar aspirasi Solidaritas Hakim Indonesia terkait peningkatan kesejahteraan hakim. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Di ujung pembicaraannya, para hakim kemudian berdiri sambil bertepuk tangan atas apa yang disampaikan Prabowo. 

"Hakim-hakim gak boleh dibeli orang, jadi kondisinya harus yang terbaik yang saya bikin," kata Prabowo. Mendengar itu, ada sejumlah hakim yang menangis terharu. Di antara mereka saling berpelukan.(tribun network/igm/mam/dod)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas