Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) belum mengumumkan jumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk periode 2024-2029.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, DPR akan menggelar rapat pimpinan (rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus) pada Senin (14/10/2024) untuk menentukan jumlah AKD, sebelum disahkan dalam Rapat Paripurna.

Baca juga: Penambahan Kementerian dan Ketersediaan Ruangan Jadi Pertimbangan DPR Tentukan Jumlah AKD

Hasil dari rapim dan Bamus, kata Dasco, akan disahkan pada Rapat Paripurna DPR pada Selasa (15/10/2024).

Kemudian terkait para pimpinan AKD, akan diusulkan masing-masing fraksi.

"Dan Selasa itu juga kita akan secara maraton melantik pimpinan-pimpinan AKD agar hari Rabu dan seterusnya sudah bisa mulai bekerja efektif," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/10/2024) lalu.

"Kalau pimpinan komisi kan itu finalisasinya di Rapim dan Bamus karena pimpinan komisi itu diusulkan oleh fraksi masing-masing," lanjutnya.

Ketersediaan Ruangan Hingga Jumlah Kementerian Jadi Pertimbangan

Pimpinan DPR RI mengungkapkan sejumlah pertimbangan, sebelum menentukan jumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyebut pertimbangan itu mulai dari kepastian jumlah kementerian pemerintah mendatang, hingga ketersediaan ruangan yang ada di Kompleks Parlemen.

"Jadi ini kan masih kita mencoba simulasi, dilihat dengan kondisi juga. Kan banyak hal ya, kesiapan daripada kesekretariatan terkait dengan ruangan," kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/10/2024) lalu.

Baca juga: Politikus PDIP Sebut Pembentukan AKD di DPR Tunggu Kepastian Jumlah Kementerian Pemerintahan Prabowo

"Kemudian juga koordinasi terus dengan pemerintahan yang baru, berapa kementerian yang ditambah dan lain-lain," imbuhnya.

Adies mengungkapkan, DPR masih melakukan simulasi-simulasi sebelum memfinalisasi jumlah AKD.

Selain itu, DPR juga terus berkoordinasi dengan pemerintahan baru terkait komposisi kementerian.

"Jadi ini ada beberapa simulasi ya, mau 11 komisi simulasinya seperti apa, mau 12 komisi seperti apa, mau 13 komisi seperti apa. Bahkan simulasi mungkin kita sampai 14 komisi kita siapkan," ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

Adapun sebelumnya beredar kabar bahwa DPR RI memutuskan untuk menambah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dengan menambah jumlah komisi yang tadinya 11 menjadi 13.

Hal itu sebagaimana dokumen yang dilihat Tribunnews.com, Kamis (10/10/2024), berjudul 'Gambaran Nomenklatur Mitra AKD'.

Dalam dokumen terdapat tiga belas komisi di DPR periode 2019-2024 beserta mitra kerjanya.