TRIBUNNEWS.COM - Pemanfaatan teknologi Cloud Computing oleh BPJS Kesehatan, yang disertai dengan penggunaan teknologi Very Small Aperture Terminal (VSAT), telah terbukti memudahkan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam mengakses layanan kesehatan.

Manfaat tersebut telah dirasakan oleh Dewi Riskie (21), seorang mahasiswa asal Kota Bandung dan peserta JKN tanggungan segmen Pekerja Penerima Upah (PPU). Menurut Dewi, ia mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan BPJS Kesehatan berkat adanya Aplikasi Mobile JKN.

“Salah satu fitur di Aplikasi Mobile JKN yang pernah saya manfaatkan adalah antrean online. Dulu kalau kita mau berobat harus banget dateng pagi untuk dapat antrean awal. Tetapi kemarin saat saya memerlukan layanan kesehatan di Faskes, tidak perlu lagi datang pagi untuk dapat antrean. Sekarang saya bisa dapat antrean cukup dari rumah saja melalui aplikasi Mobile JKN,” ungkap Dewi, dikutip dari Tribun Jabar.

Pembangunan infrastruktur digital, termasuk pengadopsian teknologi cloud computing memang menjadi salah satu di antara target utama di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam dua periode ini.

Hal tersebut bukan tanpa alasan. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie, cloud computing merupakan salah satu dari tiga hal yang dibutuhkan untuk digitalisasi di masa depan. 

"Hasil studi LinkedIn Tahun 2020, menunjukkan kebutuhan kecakapan digital di masa depan akan berfokus pada tiga hal yang dikenal sebagai The ABC, yaitu Artificial Intelligence, Big Data, dan Cloud Computing," ungkapnya pada September 2023 lalu, dikutip dari situs resmi Kominfo.

Adapun salah satu inisiatif yang dicanangkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi adalah  pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) pada 2022 lalu. 

Sebagai bagian dari percepatan transformasi digital di Indonesia, pengembangan PDN memungkinkan adopsi sistem cloud computing untuk sektor publik, pembuatan aplikasi generik terintegrasi pemerintah, dan diharapkan dapat mendukung pembuatan kebijakan yang lebih baik. 

Pengembangan e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi salah satu bukti perkembangan ini. Menurut UN E-Government Survey 2024, Indonesia meraih peringkat 64 diantara 193 negara anggota PBB, menunjukkan peningkatan 13 peringkat dari sebelumnya di posisi 77 pada 2022 lalu. 

Peningkatan signifikan ini menjadi cermin bahwa ada upaya nyata yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan dan menerapkan SPBE. 

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Semuel A. Pangerapan menyatakan kalau capaian tersebut tidak hanya menunjukkan kemajuan transformasi digital pemerintah Indonesia, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelayanan publik dan partisipasi masyarakat. 

Terbaru, di tahun 2024, Indonesia berhasil mencatatkan kemajuan yang begitu signifikan dalam E-Participation Index, yaitu mengalami kenaikan dua peringkat dari 37 menjadi 35 dengan skor 0.7945. Data ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemerintahan digital dan menunjukkan bahwa masyarakat makin aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan. 

Partisipasi yang lebih baik ini diharapkan dapat memperkuat demokrasi dan meningkatkan transparansi dalam pemerintahan. 

Baca juga: Kominfo Ungkap Teknologi Kecerdasan Buatan jadi Tantangan Kehumasan di Masa Depan

Adopsi cloud computing oleh perusahaan-perusahaan Indonesia