Pada UN E-Government Survey terbaru, yaitu tahun 2024 yang mengangkat tema “Accelerating Digital Transformation for Sustainable Development”, Indonesia berhasil mencetak skor 0.7991, yang menempatkan Indonesia untuk pertama kalinya dalam kategori Very High E-Government Development Index (VHEGDI). 

Survei ini menilai kinerja negara berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu Indeks Pelayanan Online atau Online Service Index (OSI), Infrastruktur Telekomunikasi atau Telecommunication Infrastructure Index (TII), dan Sumber Daya Manusia atau Human Capital Index (HCI). 

Dalam setiap dimensi tersebut, dengan Skor 0.8035 untuk OSI, skor 0.8645 untuk TII, dan skor 0.7293 untuk HCI yang sudah berada di atas rata-rata dunia dan regional Asia.

Indonesia juga mencatatkan skor 0.8718 dalam Open Government Data Index, yang mempertahankan posisinya dalam kategori Very High Open Government Data Index (VHOGDI). 

Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah di bawah Presiden Jokowi untuk memastikan akses publik terhadap data, yang mendorong transparansi dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta pengambilan keputusan.

Baca juga: Bawa Manfaat Ekonomi, Kebijakan Hilirisasi Jokowi Akan Berlanjut ke Era Selanjutnya

Big Data dan Penggunaan Artificial Intelligence

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dalam situs resminya menjelaskan, peningkatan yang dicapai Indonesia ini perlu diteruskan kesuksesannya termasuk dalam hal pemanfaatan Internet of Thing (IoT) yang bisa menghasilkan Big Data dan peningkatan yang bisa mendorong penggunaan Artificial Intelligence (AI). 

Penggunaan Big Data dan AI di pemerintahan memiliki empat manfaat. Pertama, meningkatkan kualitas respons darurat melalui identifikasi titik-titik permasalahan. 

Kedua, meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menangkal pencucian uang. Ketiga, mengurangi kemungkinan ancaman serangan siber dari dalam pihak yang mengalami kebocoran data atau oknum internal. 

Keempat, Big Data analytics dapat meningkatkan efektivitas tenaga kerja melalui peningkatan kapasitas institusi dalam memantau kebutuhan tenaga kerja atau work force. 

Menurut Boston Consulting Group, kata Semuel, penggunaan AI dapat membantu setiap tahapan pembuatan kebijakan. 

“AI dapat membantu di tahapan identifikasi dalam mendeteksi pola dan pengangkatan isu, kemudian dapat membantu di tahapan formulasi untuk menganalisis skenario dan peramalan opsi kebijakan lalu membuat data pemahaman atau insight untuk membantu membuat keputusan di tahap adopsi,” kata Semuel.

Selanjutnya pemanfaatan AI dapat meningkatkan efektivitas tahapan implementasi melalui layanan yang cepat dan dapat mengoreksi secara instan (real-time). Adopsi teknologi digital ini pada akhirnya memberi saran penyesuaian dan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ke depannya di tahapan evaluasi.

Capaian di Bidang Digital 10 Tahun Pemerintahan Jokowi