Laporan wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman mengatakan, sampai saat ini belum ada penetapan pimpinan dan anggota masing-masing fraksi di alat kelengkapan dewan (AKD) DPR periode 2024-2029.

Benny meminta agar tak ada pihak yang saling mengklaim sudah menduduki posisi pimpinan pada salah satu AKD di DPR.

“Sampai dengan saat ini belum ada penetapan, belum ada penetapan anggota dan pimpinan masing-masing fraksi di AKD, baik di komisi maupun badan dan mahkamah. Jadi belum ada penetapan itu, belum ada putusan soal itu,” kata Benny, saat dikonfirmasi pada Jumat (18/10/2024).

Baca juga: Pimpinan AKD DPR RI Diumumkan Usai Pelantikan Prabowo Sebagai Presiden

Menurutnya, saat ini masing-masing fraksi di DPR baru menyepakati soal alokasi jumlah anggota fraksi di setiap alat kelengkapan dewan, baik komisi maupun badan. 

Sedangkan mengenai penetapan fraksi mana akan menjadi pimpinan atau ketua maupun wakil ketua, atau pimpinan di setiap AKD, baik komisi maupun badan dan mahkamah belum dilakukan.

“Mengapa belum dilakukan? Pertama, belum ada kesepakatan mengenai sistem dan mekanisme penentuan untuk menjadi Pimpinan AKD untuk setiap fraksi, belum ada. Yang kedua, juga menunda sampai pelantikan kabinet baru Presiden Prabowo dan tentu menunggu nomenklatur, nomenklatur kementerian yang akan dibentuk,” ujar Benny.

Karenanya, kata Benny, sampai saat ini belum ada keputusan dan kesepakatan mengenai fraksi apa yang menjadi pimpinan di komisi, badan maupun mahkamah pada AKD.

 “Mengapa belum ada? Karena belum ada kesepakatan mengenai mekanisme dan sistem penetapan pimpinan dari masing-masing fraksi. Tetapi alokasinya sudah disepakati,” ucapnya.

Misalnya, Benny menyebut bahwa fraksi Demokrat mendapatkan 1 ketua di komisi atau badan dan 6 wakil ketua di komisi atau badan dari 20 komisi /badan. 

Baca juga: BREAKING NEWS DPR Sahkan Jumlah AKD dan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat, Begini Komposisinya

Benny menuturkan, terkait siapa yang akan ditugaskan fraksi Demokrat sebagai ketua komisi dan wakil ketua badan pun belum disepakati mekanismenya.

Hal ini sekaligus menepis adanya klaim dari pihak tertentu bahwa sudah mendapatkan kursi pimpinan AKD baik di komisi maupun badan. 

Sebab, sampai saat ini belum ada mekanisme yang disepakati dalam penempatannya. 

Benny mengusulkan sistemnya dalam penempatan pimpinan AKD itu berdasarkan azas kebersamaan dan persamaan, yakni memakai sistem putaran.

Baca juga: Penambahan Kementerian dan Ketersediaan Ruangan Jadi Pertimbangan DPR Tentukan Jumlah AKD