Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

PDIP Jadi Oposisi Seusai Megawati Tidak Hadir Pelantikan Prabowo? 

PDIP membantah akan menjadi oposisi seusai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak hadiri pelantikan presiden terpilih RI, Prabowo Subianto.

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Theresia Felisiani
zoom-in PDIP Jadi Oposisi Seusai Megawati Tidak Hadir Pelantikan Prabowo? 
Kolase Tribunnews.com
Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri. PDIP membantah akan menjadi oposisi seusai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak hadiri pelantikan presiden terpilih RI, Prabowo Subianto. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) membantah nantinya akan menjadi oposisi seusai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak hadir saat pelantikan presiden terpilih RI, Prabowo Subianto pada Minggu (20/10/2024) hari ini.

Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus mengatakan bahwa Megawati tidak hadir pelantikan Prabowo karena dalam kondisi sakit.

Bahkan, Megawati sudah berkali-kali disuntik vitamin beberapa hari terakhir.

"Saya kira tidak. Sejak awal kita sudah berusaha ya. Ibu Mega sudah beberapa hari ini sudah disuntik vitamin terus," kata Deddy saat ditemui menjelang pelantikan Prabowo di gedung kura-kura Kompleks DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Selatan pada Minggu (20/10/2024).

Deddy pun mengungkit Megawati sudah terlihat sakit saat mendatangi sidang terbuka doktor Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Jumat kemarin. 

"Kalau anda lihat di UI, ibu itu masih terbatuk-batuk gitu ya Dan karena sekjennya, karena pak Hasto itu ngambil doktor itu atas perintah ibu Mega. Jadi bu Mega merasa terutang Budi untuk hadir dalam sidang terbuka kemarin. Jadi itu pemaksaan diri," ungkapnya.

Baca juga: Suasana Terkini Rumah Ketua Umum PDIP Megawati di Menteng Jelang Pelantikan Prabowo-Gibran 

Lebih lanjut, Deddy pun menyatakan PDIP akan mendukung pemerintahan Prabowo selama kebijakannya dibutuhkan masyarakat.

Berita Rekomendasi

Sebaliknya, pihaknya akan memberikan kritik jika kebijakannya keluar dari kepentingan rakyat.

"Hal-hal yang menurut kami keluar dari koridor kepentingan bangsa, rakyat dan negara, tentu kami akan mengingatkan pemerintah secara kritis Dan secara diplomatis," pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas