Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Kabinet Merah Putih Ditantang Senator Papua Barat Daya Buktikan Program 100 Hari Kerja

Menurut Paul, dengan banyaknya jumlah pembantu presiden itu menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Acos Abdul Qodir
zoom-in Kabinet Merah Putih Ditantang Senator Papua Barat Daya Buktikan Program 100 Hari Kerja
Istimewa
Anggota DPD RI asal Provinsi Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Prabowo Subianto yang baru dilantik sebagai  RI telah mengumumkan susunan kabinet yang akan membantu masa pemerintahannya untuk lima tahun ke depan.

Susunan kabinet yang diberi nama Kabinet Merah Putih itu diumumkan Prabowo pada Minggu (20/10/2024) malam di Istana Merdeka seusai dia dilantik sebagai Presiden RI periode 2024–2029.

Apabila mengadopsi data yang tercantum pada laman website Sekretariat Negara, jumlah para pembantu presiden di dalam Kabinet Merah Putih tersebut adalah terbanyak sejak era Orde Baru hingga Reformasi.

"Pemerintahan Presiden Joko Widodo sebelumnya 34 kementerian, kemudian sekarang berkembang menjadi 48 kementerian, apakah Presiden Prabowo Subianto menghendaki setiap kementerian dapat bekerja secara fokus, efektif, serta taktis dengan tugas-tugas yang spesifik?" ujar anggota DPD RI asal Provinsi Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, dalam keterangannya, Senin (21/10/2024).

Baca juga: Otto Hasibuan Sempat Dilarang Istri Sebelum Terima Tawaran Masuk Kabinet Prabowo

Menurut Paul, dengan banyaknya jumlah pembantu presiden itu menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

Apakah sederet nama-nama yang dilantik mampu menjalankan amanah, terutama yang berkaitan dengan masyarakat langsung di daerah, khususnya di tanah Papua. 

BERITA REKOMENDASI

"Saya tantang kinerja para menteri ini 100 hari kerja ke depan. Terutama untuk di Papua, terkait proyek strategi nasional yang selama ini bertabrakan dengan hak-hak masyarakat adat Papua, seperti konflik tanah adat dan hutan adat," katanya. 

"Sentuhan tangan Presiden Jokowi di Papua dengan menginjakkan kaki sebanyak 17 kali selama menjabat. Pertanyaannya Prabowo bisa atau tidak?" imbuhnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas