Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo Ungkap Alasan Bentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
Menurut Prabowo, berdirinya badan ini bertujuan agar kesulitan yang ada dapat cepat diatasi.
Penulis: Reza Deni
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat Kabinet Merah Putih perdana di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Prabowo membeberkan alasannya membentuk Badan Percepatan Pengetasan Kemiskinan.
Menurut Prabowo, berdirinya badan ini bertujuan agar kesulitan yang ada dapat cepat diatasi.
Baca juga: Beda dengan Rombongan Menteri, Prabowo Akan Berangkat ke Magelang Pakai Pesawat Kepresidenan
"Bukan saya ingin mencampuri pekerjaannya kementerian-kementerian, tidak. Tapi saya ingin membantu, di mana ada bottle-neck, di mana ada kesulitan segera kita atasi. Mari lah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal, sangat terkenal ribetnya, sangat terkenal lambatnya," kata Prabowo, Rabu (23/10/2024).
Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan ini nantinya akan mempelajari dan memonitor semua program perlindungan sosial dan bantuan supaya tepat sasaran ke golongan masyarakat yang memerlukan bantuan.
"Badan ini akan mempelajari, akan mengikuti semua program-program perlindungan sosial, semua program-program bantuan ke bagian golongan rakyat yang masih perlu bantuan," kata Prabowo.
Untuk diketahui Prabowo menunjuk Budiman Sudjatmiko menjadi Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
Sebelumnya, Budiman mengaku telah diberikan mandat oleh Prabowo untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia secara maksimal selama periode 2024-2029.
Baca juga: 2,5 Jam Pimpin Rapat Perdana Kabinet Merah Putih, Prabowo Minta Kementerian Kerja Total Football
"Seluruh persoalan kemiskinan itu harus bisa ditekan habis sampai lima tahun ke depan, dan itu menjadi tanggung jawab badan yang kami pimpin," kata Budiman.
Budiman menjelaskan badan yang ia pimpin akan berkoordinasi dengan kegiatan pengentasan kemiskinan di beberapa kementerian, di antaranya Kementerian Desa, Tenaga Kerja, Perindustrian, Kominfo, Pendidikan, hingga Kesehatan.
Dengan koordinasi itu, Budiman menilai mereka akan mendapatkan data-data yang valid dan objektif serta dinamis.
