Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro mengatakan pihaknya mengamati perubahan struktur dan nomenklatur kabinet pemerintahan Prabowo Gibran.

Hal itu, kata dia, termasuk dengan dibentuknya Kementerian Koordinator khusus di bidang Hukum dan HAM, serta Kementerian HAM. 

Untuk itu, kata Atnike, Komnas HAM berharap bahwa perubahan struktur dan nomenklatur sejumlah Kementerian tersebut akan semakin memperkuat agenda HAM pemerintah dengan agenda kebijakan serta program pembangunan yang semakin mengarusutamakan HAM.

"Namun, Komnas HAM mendorong agar pengarus utamaan HAM tidak hanya menjadi isu sektoral di bawah beberapa Kementerian di bawah Kementerian Koordinator Hukum dan HAM," kata Atnike dalam keterangan Keterangan Pers Komnas HAM RI pada Selasa (22/10/2024).

"Tetapi mengarus-utama di seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementarian atau Lembaga lainnya" sambungnya. 

Menurut dia, hal itu penting untuk mewujudkan tanggung jawab negara.

Tanggung jawab dimaksud adalah baik dalam hal pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM.

"Tidak hanya di sektor hukum, tapi juga di sektor keamanan, ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan," pungkasnya.

Tercatat Presiden RI Prabowo Subianto membagi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang ada sebelumnya dan membentuk tiga kementerian baru dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpinnya.

Tiga kementerian baru itu adalah Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan.

Menteri Hukum dijabat oleh Supratman Andi Agtas dan Wamen Hukum dijabat oleh Eddy OS Hiariej.

Sedangkan Menteri HAM dijabat Natalius Pigai dan Wamen HAM,l dijabat Mugianto Sipin.

Sedangkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dijabat Agus Andrianto dan Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan dijabat Silmi Karim.

Selain itu, Prabowo juga membentuk Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Kementerian itu dipimpin oleh Menko Yusril Ihza Mahendra dan Wakil Menko Otto Hasibuan.